DEPOK-Zonadinamikanews.com.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Budi Jaya Silalahi, menuai sorotan publik usai pernyataannya yang menyebut telah menuntaskan 3.000 berkas tunggakan tanah selama masa jabatannya.
Klaim tersebut ia sampaikan dalam forum santai bersama wartawan, di mana ia menegaskan bahwa kinerja BPN bukan sekadar angka, melainkan pemulihan kepercayaan publik.Namun, pernyataan itu justru memantik kritik. Sejumlah warga menilai klaim Budi Jaya Silalahi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Warga Kecamatan Beji, Yuli Effendi mempertanyakan relevansi data yang dipaparkan. menurutnya, masih banyak kasus sertifikat bermasalah yang belum tuntas, bahkan menyangkut aset Pemerintah Kota Depok.
“Coba buka data, dari 1.500 bidang sertifikasi aset Pemkot Depok tahun 2025, berapa yang benar-benar sudah selesai? Kalau aset Pemkot saja masih berantakan, bagaimana dengan nasib warga biasa? Jangan cuma main klaim,” tegas Yuli, Kamis (02/10/2025)
Yuli juga membandingkan kinerja Budi Jaya Silalahi dengan pendahulunya, Indra Gunawan. Menurutnya, dalam kurun waktu empat bulan saja, Indra mampu menyelesaikan 1.000 bidang sertifikasi aset Pemkot Depok, yang bahkan berbuah penghargaan dari Ketua KPK RI pada 2024. “Ada bukti nyata, bukan hanya retorika,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Tokoh Masyarakat Depok Rudi Samin di sosmednya mengatakan,” BPN Kota Depok gak jelas ngasih no sertifikat pada warga , tidak berdasarkan pada surat keputusan 2 Menteri dan semau dia , jika ada gugatan dari lawan pasti cacat admistrasi dan palsu , seharusnya sertifikat itu ada dua nomor terdiri dari :
Nomor yang di bagian luar terdiri dari 14 digit berdasarkan surat keputusan Menteri ATR BPN dan Menteri Dalam Negeri.
Kemudian nomor yang di dalam, di bawah burung garuda 5 digit nomor tentang hak milik , hak pakai ,HGB tapi di BPN Kota Depok nomor harusnya 32 76 05 ……dst terdiri 1digit.
32 : Propinsi Jawa Barat ,
76 : Kab/ Kota yaitu Kota Depok.
05 : Kecamatan Sukmajaya
Kalau kode penomoran depan nya angka 10 27 ….dst wilayah Sumatera angka 10 ,”jelang Bang Rudi di grup WA nya Kamis (2/10/25).
Leo warga Pancoran Mas juga menilai langkah BPN Depok dalam menurunkan tunggakan berkas dari 7.790 menjadi 4.790 memang patut di apresiasi tetapi angka tersebut tetap menunjukan masalah mendasar dalam sistem pelayanan.
“Kalau masih ada ribuan berkas yang tersendat, itu artinya ada ketidak beresan di tubuh BPN. jangan hanya bicara kepercayaan, tetapi buktikan dengan nol tunggakan dan pelayanan yang benar-benar transparan,” ucap leo di kutip.
Sorotan publik ini menunjukkan adanya jarak antara klaim dan realita kinerja BPN Depok. Meskipun Budi Jaya Silalahi menekankan prinsip pelayanan cepat, tepat, dan akuntabel, gelombang laporan terkait persoalan tanah yang terus muncul menimbulkan keraguan besar atas efektivitas kepemimpinannya.
(ish)
