TAPSEL-Zonadinamikanews.com. Sejumlah masyarakat mengaku kecewa akan langkah yang ditempuh oleh oknum kepala Ulu Mamis Situnggaling, Kecamatann Saipar Dolok Hole,Kabupaten, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selain pembangian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kental nepotisme atau salah sasaran, sehingga banyak keluarga kurang mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Dikatakan, Yang dominan mendapatkan dari kalangan keluarga dan kerabat oknum kades, bahkan ada pensiunan PNS mendapatkan BLT karena ada hubungan dekat dengan keluarga oknum kades.
Ironisnya lagi, masyarakat mengungkapkan, indikasi kegiatan fiktif dalam penyerapan dana desa juga sangat rawan terjadi, sehingga dugaan rekayasa dokumen akan LPJ dana desa sangat berpotensi terjadi.
“Kami sangat kecewa dengan sepat terjang kepala desa kami di desa Ulu Mamis Situnggaling, dalam pembagian BLT sesukanya saja, tidak melihat kondisi ekonomi penerima, dan yang paling banyak mendapatk BLT tersebut kerabat dan keluargannya, bahkan pensiuan saja mendapatkan,sementara masih banyak warga yang lebih berhak mendapatkan, namun nyatan nya tidak mendapat” terang warga.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat juga menyoroti terjadinya dugaan mark up dan potensi dugaan kegiatan fiktif dalam alokasi dana desa, sejak tahun 2023 hingga 2024, menurutnya, kegiatan dana desa tahun 2023 yang dicurigai rentan terjadi penyimpangan adalah kegiatan untuk pembayar honor PPKD disebut tidak terealisasi sebesar Rp.30.000.000, honor PPHP tidak terealisasi sebesar Rp.10.000.000, solar cell sebesar Rp.30.000.000 diduga tidak terealisasi, dan stunting Rp.79.000.000.
Pemberian susu SGM prenagen kepada inu hamil sebanyak 10 kotak isi 200 gram, pemberian susu SGM 1 plus kepada balita sebanyak 62 kotak isi 400 gram, makan tambahan balita dan lansia diberikan pada kader posyandu uang sebesar Rp.300.000 kali 3 posyandu Rp.10.800.000.
Didusun situnggaling dan Simole Ole dibagikan bibit cabe ke masyarakat 175 bungkus, sementara dalam RAB yang harus di realisasikan pada masyarakt sebanyak 326 bungkus, dengan anggaran dari dana desa Rp.33.000.000, pembelian NNB untuk karang taruna dengan besar anggaran Rp.33.000.000, namun menurut tokoh masyarakat tersebut, dana tersebut tidak direalisasikan.
Sementara penyerapan dana desa tahun 2024 juga di sebut menyisahkan banyak masalah , seperti pembayaran honor PPKD sebesar Rp.27.000.000 diduga tidak terealisasi, baju karang taruna dalam RAB 78 PCS, namun yang terealisasi hanya 30 PCS, seragam kader KB dengan anggaran Rp.1.600.000 sebanyak 4 PCS diduga tidak terealiasi, juga alat-alat kesehatan berupa cek gula,cek asam urat,cek koletrol dan trifort timbangan sebesar Rp.4.500.000 disebut tidak jelas fisiknya atau diduga tidak terelisasi.
Satu uni laptop dengan anggaran Rp.7.500.000 diduga tidak ada barangnya, servis kendaraan dinas dan makan minum sebesar Rp.29.000.000 disebut-sebut tidak terealisasi, sementara program Ketapang dalam pembelian senapang angin yang dibagikan sebanyak 4 unit, yang seharusnya menurut RAB harus 5 unit, pupuk 30 sak dibagi 120 KK di situnggaling, pembagian rondap di Situnggaling 1 liter/KK untuk 120 KK, dalam RAB 146 liter, simole ole bibit jagung 2 Kg/KK dengan jumlah 60 KK di RAB 326 bungkus dengan dana Rp.33.000.000, biaya operasional BPD tahun 2023 dan 2024, namun dana tersebut tidak sampai ke tangan BPD, bahkan LPJ dana desa tidak di sampaikan ke BPD., beber sumber.
Baktiar Pasaribu yang disebut-sebut sebagai Kades Ulu Mamis Situnggaling, saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, hingga berita di terbitkan belum memberikan respon atas konfirmasi media ini. (tim)
