PADANG PARIAMAN-Zonadinamikanews.com,-Sejumlah warga mempertanyakan kejelasan alokasi dana Nagari yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut informasi yang beredar, sebagian besar anggaran justru digunakan untuk kejadian yang tidak jelas urgensinya.
“Kami tidak tahu anggaran miliaran itu habis untuk apa. Papan informasi pada setiap proyekpun jarang terlihat.,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat setempat yang menilai pemerintah Nagari Bisati Sungai Sariak kurang terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan anggaran Nagari dan Dana BUMNag secara berkala kepada warga. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat penyalahgunaan dana atau setidaknya ketidakefisienan dalam pengelolaan.
Dugaan praktik mark up anggaran di Nagari Bisati Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, menjadi perhatian publik. Anggaran yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya dinilai tidak transparan dan sebagian besar justru dialokasikan ke hal yang tidak memprioritas pada kebutuhan masyarakat.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nagari, menurut warga, tidak memberikan dampak nyata. Hingga saat ini, warga menyebut belum ada perubahan signifikan.
“Kami bingung kemana perginya dana Nagari yang tiap tahun nilainya besar. Tidak ada perkembangan yang berarti,” ujar salah satu warga saat dihubungi melalui WhatsApp.
Berikut rincian penggunaan anggaran Dana Nagari Bisati Sungai Sariak yang menjadi sorotan warga:
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 1 UNIT Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD Belanja Modal Habis Pakai Rp 9.975.000,
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 1 UNIT Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi Posyandu Korong Panti Kayu Rp 243.839.368.
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 3 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Penyelenggaraan paud/madrasah milik nagari Rp 4.200.000.
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 25 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa terbayarnya insentif TPA/TKA/TPQ/Madrasah milik nagari Rp 31.500.000.
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 28 UNIT Makanan Tambahan insentif kader dan PMT Posyandu dan Posyandu Lansia Rp 64.200.000.
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 45 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Pembayaran peningkatan jalan rabat beton kampuang sikumbang korong kampuang tangah Rp 47.417.180.
- Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa Kegiatan olahraga,sosial,seni budaya dan keagamaan Rp 5.700.000.
Pembangunan rehabilitasi Posyandu Korong Panti Kayu dengan anggaran sebesar Rp243.839.368 kini menuai sorotan tajam dari masyarakat Nagari Bisati Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto. Bangunan yang kini berdiri megah dua lantai itu dinilai lebih megah daripada kantor induknya, bahkan mengalahkan kemegahan Kantor KB Kecamatan VII Koto.
Masyarakat menilai pembangunan tersebut kurang tepat sasaran, sebab gedung posyandu sejatinya tidak membutuhkan fasilitas semewah itu. Apalagi, kantor posyandu tersebut sebelumnya hanyalah kantor korong yang masih layak pakai.
“Kami sebagai masyarakat awam bingung, untuk apa kantor posyandu semegah ini? Dari dulu, sejak zaman Presiden Soeharto, posyandu sudah ada. Bisa saja digabung dengan kantor nagari, apalagi pos-pos pelayanan ada di tiap korong. Rasanya uang negara tidak tepat sasaran,” ungkap seorang warga.
Selain itu, warga menyoroti minimnya prioritas pada kebutuhan masyarakat lain. Di masa kepemimpinan wali nagari yang baru, sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan voli justru tidak tersedia lagi.
“Alangkah baiknya uang sebesar itu dipakai membangun lapangan bola, voli, atau fasilitas lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda,” tambah warga.
Kecurigaan masyarakat juga menguat karena dalam setiap proyek nagari, plang merk (papan informasi proyek) selalu terlambat dipasang. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada hal yang ditutupi, mengingat anggaran besar sering tidak sebanding dengan hasil di lapangan.
“Kita tidak tahu apakah pembangunan ini ada cuan yang terselip. Yang jelas, papan informasi selalu telat dipasang. Apa motifnya, kita tidak tahu,” ujar warga lain.
Selain gedung posyandu, masyarakat juga mempertanyakan proyek lain berupa merek besar yang terletak di tengah sawah dengan nama “Kampuang Parabot”. Masyarakat menilai anggaran untuk proyek ini cukup besar, namun penempatan yang berada di area persawahan dianggap tidak tepat.
“Kalau dilihat mereknya memang bagus, tapi apa gunanya diletakkan di tengah sawah? Apakah ini yang disebut prioritas? Atau memang nagari kita dianggap tidak ada lagi yang perlu dibangun?” keluh masyarakat.
Dengan adanya temuan ini maka dilakukan Konfirmasi melalui Telfon dengan Wali Nagari Bisati Sungai Sariak, mengatakan akan saya jawab semua pertanyaan pada konfirmasi yang diberikan pada hari kerja yakni hari senin, karena semua kegiatan yang tersebut di kerjakan oleh staf. Jadi akan saya tanyakan dan pastikan dulu ke Staf.” Ucapnya.
Namun nyatanya hingga saat ini tidak ada informasi lanjutan dari wali Nagari Bisati Sungai Sariak.
(TIM)
