PADANG PARIAMAN-Zonadinamikanews.com,-
Menanggapi akan pemberitaan media ini, oknum wali nagari Gunung Padang Alai mengatakan “Berita dan temuan yang ada itu Copy Paste, biar saya temui kerumah malam ini juga”.ucapnya dengan nada gertak sambal alias bak bergaya premanisme.
Wali Nagari Gunung Padang Alai saat di konfirmasi media ini terkait alokasi dana desa/dana nagari, spontan oknum wali nagari ini mengatakan, “Yang dimuat itu tidak Benar, saya juga dari Padang Express, Kita sama-sama Media Jangan sampai kita perang antar Kita”. Jawabnya melalui Pesan WhatsApp.
Menanggapi akan pengakuan bahwa oknum nagari tersebut juga di media
Padang Express, pemimpin redaksi Padang Express angkat bicara.
Sebenarnya begini, Padang Ekspres tidak terlepas dengan Halaman Nagari, jadi waktu itu kami melakukan Pelatihan Wali Nagari se Sumatera Barat, salah satu programnya yaitu para wali Nagari dilatih selama tiga Hari dipadang, untuk hubungan emosional dan mensuport nanti kalau Padang Ekspres butuh pemberitaan di Nagari tersebut. Karena di Padang Ekspres ada halaman nagari nya setiap minggu. Pelatihan yang dibekali salah satunya soal jurnalistik”. Ungkap Pimpinan Redaksi Padang Ekspres saat di konfirmasi oleh media.
“Selesai pelatihan itu, memang diberikan kartu Pers dengan jangka waktu 1 tahun. Untuk pengisi halaman Nagari pada media Padang Ekspres. Jadi KTA wartawan dengan KTA Kontributor itu berbeda”. Sambungnya.
“Jika masih dalam kinerja jurnalis berkait edukasi Nagari silahkan dipakai, tapi kalau sudah berkaitan dengan hal yang berbau kriminal atau dugaan lain, itu tidak disarankan. Jangan disalah gunakan untuk mengancam”. Tutupnya.
Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan ” jika Memang ada penyalahgunaan Dana Nagari Laporkan secepatnya, dan Wali Nagari Tidak Boleh Melakukan Rangkap Jabatan, sebab itu melanggar aturan Undang-undang yang Berlaku”, Tegasnya melalui Telefon.
Karena berdasarkan UU no.6 tahun 2014, pasal 29 huruf (a) sampai huruf (i) tentang desa dan PP nomor 72 tentang Desa, yang mengatur larangan Kepala Desa untuk merangkap jabatan, maka jelas bahwa seorang kepala desa tidak bisa merangkap jabatan lebih dari satu. Tambahnya.
Seakan oknum Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, tidak sudi dirinya di koreksi publik terkait penyerapan dana desa, yang diduga rawan mark up dalam penyerapan nya, sehingga melontarkan kata-kata bahwa dirinya juga di media.
Prinsipnya ini semakin membuka tabir oknum nagari, bahwa dirinya tidak terlepas dari praktek merugikan keuangan negara.
Ironisnya lagi, muncul pengakuan dari masyarakat bahwa setiap inspektorat turun kelapangan maka wali korong harus menyediakan dana Rp. 200.000/wali korong. Tujuannya untuk makan minum inspektorat. Dan oknum Wali Nagari Gunung Padang Alai juga disebut-sebut menerima Fee 10% pada setiap Proyek yang ada.
Dalam catatan media ini, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 menerima dana Nagari yang disalurkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp. 1.148.544.000.
Dana desa tersebut diperuntukkan untuk Keadaan Mendesak 31 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT Bln Oktober s/d Desember Rp 27.900.000, Keadaan Mendesak 31 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT Bln Juli s/d September Rp 27.900.000, Keadaan Mendesak 31 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT Bln April s/d Juni Rp 27.900.000, Keadaan Mendesak 31 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT Bln Jan S/d Maret Rp 27.900.000, Peningkatan kapasitas BPD 7 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD peningkatan kapasitas bamus Rp 9.050.000.
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 10 KALI Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan pelatihan menghiyas (MUA) Rp 28.528.400, Peningkatan kapasitas perangkat Desa 19 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa peningkatan kapasitas perangkat nagari Rp 38.973.300, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 2 UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Penyelenggaraan informasi public Rp 1.050.000.
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 12UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Rp 8.325.000, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 395 METER (M) Jalan Desa jalan durian tampah menuju kampung korong kampuang tanjuang Rp. 27.157.700, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 450 METER (M) Jalan Desa jalan kampung dapa – duku korong sialangan Rp 36.313.700.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 390 METER (M) Jalan Desa jalan taluak bayua – lubuak jantan Rp 26.285.200, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 12 ORANG Jumlah Ibu Hamil kader KPM Rp 1.200.000, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1.140 ORANG Jumlah Ibu Hamil Posyandu Balita Rp 57.000.000.
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 228 UNIT Makanan Tambahan PMT balita Rp 11.868.000, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 PAKET Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya rumah desa sehat Rp 1.797.000, Pemeliharaan Jalan Desa 80 METER (M) Pemeilharaan Jalan Desa pemasangan lampu jalan nagari Rp 48.000.000, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 180 PAKET Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa TPA Rp 12.700.000.
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan kegiatan seremonial di desa acara seremonial nagari Rp 5.683.500, Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Dukungan Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial penyelenggaraan dan penanggulangan kerawanan sosial Rp 1.000.000. (tim)
