BOGOR– Zonadinamikanews.com. Seorang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kabupaten Bogor menyoroti dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di lingkungan sekolahnya.
Dalam unggahan media sosial pada Jumat (25/4/2025), guru yang mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama itu mempertanyakan transparansi alokasi dana, termasuk klaim pembelian mobil dinas baru oleh kepala sekolah dalam dua tahun menjabat.
“Beda kepala sekolah sekarang tidak seperti kepala sekolah dulu. baru dua tahun menjabat sudah punya mobil baru, uang dari mana kalau bukan dari hasil kerjasama dengan komite,” katanya.
Guru tersebut mengaku mengajar hanya bermodalkan spidol dan tinta pribadi. Ia mempertanyakan alokasi DSP yang menurut kepala sekolah “diperlukan untuk operasional”, padahal fasilitas seperti pengecatan kelas justru dibiayai swadaya orang tua siswa.
Ia menegaskan, sebagai guru ASN yang digaji negara, madrasah negeri seharusnya tidak perlu memungut DSP karena kegiatan belajar-mengajar (KBM) dapat berjalan hanya dengan dana BOS.
“Saya guru ASN Depag di Kab bogor. Mengajar setiap hari bermodalkan spidol dan tinta sendiri. Bukan hitung-hitungan bukan merasa rugi berkorban sedikit demi murid sendiri. Namun jika semua guru seperti saya mengajar di MTSN dan di gaji oleh negara, belarti tidak perlu lagi dana BOS apalagi DSP.
tulisnya dalam kolom komentar akun YouTube Lembur Pakuan.
“Dan saya sarankan sekolah negeri jangan mungut DSP dan diberi BOS, tanpa itupun KBM Jalan. Toh operasional sekolah juga masih mengandalkan uang dari siswa,” bebernya.
Keluhan ini beririsan dengan program Revolusi Pendidikan Jawa Barat yang dicanangkan Gubernur Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM). Dalam rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar pekan lalu, KDM menegaskan komitmennya untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah ke yayasan pendidikan yang tidak terverifikasi.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati pihak tertentu. Ke depan, bantuan akan berbasis program, bukan kedekatan politik,” tegasnya.
KDM meminta Kemenag Jabar menyiapkan data valid untuk pembangunan madrasah, termasuk memastikan tidak ada tumpang tindih lokasi dengan sekolah umum.
Di luar isu anggaran, KDM juga menggalang sinergi dengan TNI/Polri untuk program pembinaan karakter siswa bermasalah mulai 2 Mei 2025. Program ini dinilai relevan untuk mencegah penyimpangan di kalangan pendidik dan peserta didik.
