SUMUT-Zonadinamikanews.com. Suatu Tindakan yang memalukan yang di perankan oleh oknum kepala sekolah SMA Negeri 5 Pematang Siantar,Provinsi Sumatera Utara, pasalnya, yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan akan keabsahan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2024 Ketika media ini mengkomfirmasinya secara resmi dengan mengirim surat melaui pesan WhatsApp nya.

Banyak kegiatan sekolah yang dilakukan pihak SMA Negeri 5 Pematang Siantar yang di danai oleh BOS, yang menyimpan kecurigaan, karena penganggaran dalam setiap kegiatan sangat rentan terjadi penggelembungan atau mark up anggaran.

Adapun jenis kegiatan yang diduga keras terjadi mark up anggaran, seperti berikut.

Tahap satu Penerimaan Peserta Didik baru 400.000, Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 313.226.000, Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 59.140.284, Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain 58.658.000, Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan 54.636.086, Langganan daya dan jasa 17.610.881, Penyediaan alat multimedia pembelajaran 61.998.750, Pembayaran honor 143.400.000. Total Dana 709.070.001

Tahap dua Penerimaan Peserta Didik baru 23.900.000, Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 457.646.900, Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 120.750.000, Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain 32.650.000, Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan 87.370.702, Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan 5.770.000, Langganan daya dan jasa 22.620.000, Penyediaan alat multimedia pembelajaran 6.300.000, Pembayaran honor 137.400.000. Total Dana 894.407.999.

Oknun kepala sekolah SMA Negeri 5 Pematang Siantar saat di konfirmasi media melalui pesan whatsapp, yang bersangkutan memilih ngumpet dengan cara memblokir nomor wartawan.

Dalam menanggapi hal tersebut, Jhon Feteri Girsang ketua LSM GPRI DPD Sumatera Utara, bahwa aroma mark up dalam pengalokasian dana BOS di sejumlah sekolah, sudah tidak mengherankan, namu memang masih banyak oknum-oknum kepala sekolah yang bertingkah munafik, dan kerap mengaku tidak melakukan dugaan mark up tersebut.

“Munafik kepala sekolah bila masih mengaku tidak berbuat aneh-aneh dalam pengalokasian jumlah anggaran dalam kegiatan sekolah yang di danai oleh BOS, tidak ada ceritanya oknum kepala sekolah murni 100% atau tidak melakukan dugaan penggelembungan anggaran,  saoal dugaan atau modus -modus korupsi dana BOS di sekolah, sudah menjadi temuan akan riset oleh KPK, karena banyak modus yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah” Tegas Jhon Girsang.

Seraya berharap, pihak penegak hukum harus pro aktif  memantau penggunaan dana BOS di sekolah, terkair dugaan mark up alokasi dana BOS SMA Negeri 5 Pematang Siantar, kita akan pelajari dan kita programkan untuk membuat laporan pada penegak hukum, tambahnya. (CIJES)