MEDAN-Zonadinamikanews.com. Merebaknya isu dugaan dugaan pungutan liar (pungli) pada pengurusan surat keterangan (suket) izin layak operasi alat-alat Bermesin di seluruh Perusahaan yang berada dibawah pengawasan Disnaker Pemprov Sumut, semakin menjadi perhatian publik.
Begitu juga, adanya beberapa temuan pada LHP BPK Perwakilan Sumut tahun 2024 untuk pemeriksaan penggunaan APBD 2023
Tak tanggung-tanggung, menyikapi dugaan pungli pengurusan suket dan adanya beberapa temuan BPK tersebut, DPP Pergerakan Mahasiswa Intelektual (PMI) Sumut, akan turun aksi unjuk rasa. Kegiatan aksi tersebut akan mereka gelar Di kejaksaan tinggi sumut pada, Jumat (14/2/25).
” Benar bang, kita segera turun aksi untuk menyikapi dugaan pungli di Disnaker dan temuan BPK di Bappenda Prov Sumut Insya Allah hari Jumat,” Kata ketua DPP PMI Sumatra utara Ricky Pratama, kepada wartawan, Senin (10/2/25), di Medan.
Kordinator aksi PMI sumut yang di komandoi Ricky pratama ingin menyakinkan pihak Aparat penegak hukum khusus nya kejaksaan tinggi sumatra utara bahwa ada MONOPOLI oknum pegawai dinas tenaga kerja sumut yang meghandle pungli.
Dia menyebutkan, adanya dugaan pungli dan temuan BPK tersebut menunjukkan bukti lemahnya Kinarja Disnaker dan Bapenda Prov Sumut. Begitu juga lemahnya Pj Gubsu dalam mengawasi kinerja jajarannya.
Aparat penegak hukum jangan tutup mata dengan ajang pungli(disnaker sumut) dan kerugian negara di bapenda sumut.
” Kita akan lakukan aksi didepan Gedung Kejati Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Kantor Bapenda Sumut, dan didepan kantor Disnaker Provsu,”ungkap Ricky pratama.(m)
