SUBANG-Zonadinamikanews.com.Kembali borok oknum dinas pendidikan di Subang di bongkar oleh salah seorang guru, yang mengaku kerap di pungli oleh oknum Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Ciasem.
Oknum guru tersebut kerap mendapat tekanan dari oknum korwil guna melancarkan praktek kotornya.
Ulah oknum korwil tersebut akhirnya meramaikan di jagat media sosial, curhatan seorang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Ciasem, Subang. Dalam unggahannya di akun Instagram @broron, sang guru blak-blakan membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Ciasem.
Dalam curhatannya yang viral itu, guru yang tak disebutkan namanya ini mengaku resah dengan adanya tekanan untuk menyetor sejumlah uang dari setiap sekolah setelah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Masing-masing sekolah diminta setor sumbangan yang ditetapkan nominalnya sebesar Rp 1.200.000.
Dan itu ngambil dari Dana BOS masing-masing sekolah. Terus terang saya sih gak setuju. Harusnya dana itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswanya,” tulis guru tersebut dengan nada geram
Bahkan, ia menyebutkan bahwa kepala sekolah tempatnya mengajar pun telah menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan “sumbangan” tersebut kepada seseorang bernama Pak Ggn di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Ciasem.
Dalam curhatannya yang viral itu, guru yang tak disebutkan namanya ini mengaku resah dengan adanya tekanan untuk menyetor sejumlah uang dari setiap sekolah setelah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Masing-masing sekolah diminta setor sumbangan yang ditetapkan nominalnya sebesar Rp 1.200.000. Dan itu ngambil dari Dana BOS masing-masing sekolah. Terus terang saya sih gak setuju. Harusnya dana itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswanya,” tulis guru tersebut dengan nada geram.
Ia menyebutkan bahwa kepala sekolah tempatnya mengajar pun telah menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan “sumbangan” tersebut kepada seseorang bernama Pak Ggn di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Ciasem. Lebih lanjut, terungkap bahwa uang jutaan rupiah itu diduga kuat akan digunakan untuk membantu sekolah lain yang tengah bermasalah dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kemarin pagi-pagi banget semua kepsek 54 sekolah (termasuk 15 sekolah yang terciduk Temuan oleh BPK) dan kumpul juga sama orang kantor di PGRI Kecamatan Ciasem, namanya Pak Ggn
Semua Kepsek dan Guru takut sama Pak Ggn, bahkan ia berani mengancam. Intinya mereka yang terciduk dan Pak Ggn meminta sumbangan paksa kepada sekolah-sekolah lain untuk dapat membantu dalam persoalan 15 sekolah itu,” sambungnya, menggambarkan suasana ketakutan yang menyelimuti para pendidik.
Tak hanya pungutan “sumbangan” itu saja yang dibongkar. Oknum Korwil tersebut juga dituding melakukan berbagai macam pungutan lainnya, mulai dari pemotongan dana BOS setiap pencairan hingga “sumbangan” paksa kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat
“Dan kalau boleh info, setiap sekolah kalau ada pencairan dana BOS setiap bulannya, selalu dipotong oleh orang kantor (inisial Ggn) wajib setiap bulan setor ke kantor yang jumlahnya setiap sekolah berbeda-beda, ada yang 2 juta, 3 juta bahkan 4 juta,” bebernya.
“Belum lagi guru PPPK kalau pas pelulusan diangkat, langsung diminta sumbangan seikhlasnya tapi maksa wajib ngasih minimal 50.000.
Saya juga sambil gemetaran om broRon ngetik masalah ini. Saya udah kesel dan gemes banget melihat ketidakadilan dan penindasan. Tapi saya juga takut kalau banyak yang tau kalau saya yang melaporkan ini ke om BroRon. Takut berimbas kepada saya sebagai guru,” lanjutnya dengan nada khawatir.
Dalam akhir curhatannya, guru tersebut mengungkapkan bahwa banyak rekan-rekannya yang sebenarnya tidak setuju dengan praktik tersebut, namun tak Berani speak Up karena takut mendapat tekanan atau bahkan perlakuan tidak menyenangkan.
Setuju, tidak ada yang mau angkat bicara. Karena guru takut untuk speak up. Karena bisa ditandai atau bahkan dipersulit kalau ada keperluan atau bahkan di-bully,” pungkasnya.(***)
