HUMBAHAS -Zonadinamikanews. Kuasa hukum para tersangka dalam perkara konflik lahan Matiti, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Olsen Lumbantobing, SH MH, menjelaskan dasar hukum pemindahan 10 tersangka dari tahanan Polda Sumatera Utara ke tahapan penahanan selanjutnya.
Olsen mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Menurut dia, proses penahanan harus mengikuti tahapan dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum.
“Perpindahan para tersangka bukan karena siapa-siapa, tetapi merupakan aturan hukum sesuai Pasal 165 KUHAP tentang kewenangan mengadili,” ujar Olsen dalam keterangannya.
Dia menjelaskan masa penahanan selama 60 hari yang disebut menjadi kewenangan penyidik kepolisian telah berakhir. Karena itu, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan hukum mengenai pelimpahan perkara dan kewenangan penahanan pada tahap penuntutan.
Olsen juga merujuk sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam keterangannya, Olsen menyebut Pasal 75 ayat (1) berkaitan dengan pelimpahan perkara dan menyampaikan bahwa penahanan pada tahap II oleh Kejaksaan berlangsung selama 14 hari.
Namun, ketentuan Pasal 75 ayat (1) KUHAP mengatur batas waktu pelimpahan perkara ke pengadilan. Sementara itu, ketentuan masa penahanan pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 103 KUHAP.
Tanggapi Pernyataan Tersangka Tak Akan Dipindahkan
Olsen turut menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang sebelumnya menyebut para tersangka tidak akan dipindahkan dari tahanan Polda Sumatera Utara.
Dia menyebut setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat. Meski demikian, dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat.
“Jikapun kemarin ada orang mengatakan bahwa para tersangka tidak akan dipindahkan dari tahanan Polda, itu sah-sah saja. Namun, pendapat tersebut sangat kami hargai karena itu adalah hak berpendapat, meskipun menurut kami pendapat tersebut keliru,” katanya.
Menurut Olsen, proses hukum harus dilihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan aparat penegak hukum, bukan semata-mata berdasarkan pendapat yang berkembang di masyarakat.
Dia kembali menegaskan pemindahan para tersangka bukan karena intervensi atau kepentingan pihak tertentu.
Dalam perkara konflik lahan Matiti, Polda Sumatera Utara bersama Polres Humbang Hasundutan disebut telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka.
Perkara tersebut melibatkan kelompok Raja Bius Matiti dari marga Simanulang/Manullang dengan kelompok Ompung Patar Munthe dari marga Munthe.
Dari total 24 tersangka, sebanyak 10 orang menjalani penahanan di Polda Sumatera Utara. Sementara 14 orang lainnya ditahan di Polres Humbang Hasundutan.
Olsen berharap seluruh proses hukum dalam perkara tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia juga meminta agar kepastian hukum, profesionalitas penegak hukum, dan hak-hak para tersangka tetap diperhatikan.
Menurut dia, setiap pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga perkara memperoleh penyelesaian melalui mekanisme peradilan.
(Hendra christian Siregar)
