JAKARTA – Zonadinamikanews. Persidangan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang memunculkan sejumlah fakta dan argumentasi hukum yang menjadi sorotan. Kuasa hukum Pemohon, John L Situmorang, S.H., M.H., menilai terdapat dugaan kejanggalan dalam proses penyelidikan yang dilakukan Polda Jawa Tengah terhadap kliennya.
Dalam persidangan yang berlangsung Rabu (11/11/2026), agenda pemeriksaan menghadirkan saksi dari pihak Pemohon serta ahli hukum pidana, Dr. Azmi Syahputra, S.H., M.H.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah pemutaran rekaman percakapan antara anak yang ditangkap, yang disebut sebagai saksi Pemohon, dengan seseorang yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Polda Jawa Tengah pada 2025.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, rekaman tersebut diduga memuat percakapan mengenai adanya arahan agar anak tersebut menjadi mata-mata untuk kepentingan pihak tertentu yang disebut sebagai bos kafe. Dalam percakapan itu juga disinggung mengenai imbalan berupa uang.
Fakta tersebut kemudian menjadi bahan pendalaman ahli hukum pidana dalam memberikan pandangan terkait proses penyelidikan yang dipersoalkan oleh pihak Pemohon.ⁿ
Menurut kuasa hukum Pemohon, ahli menilai bahwa apabila dugaan pengarahan tersebut terbukti benar, maka terdapat persoalan serius mengenai legalitas tindakan penyelidikan. Sebab, informasi atau temuan yang diperoleh melalui tindakan yang diduga direkayasa berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap keabsahan proses selanjutnya.
Ahli Pertanyakan Dasar Penyelidikan
Dalam keterangannya, ahli hukum pidana juga menyoroti hubungan antara proses penyelidikan dengan alat bukti yang kemudian digunakan dalam penetapan tersangka.
Kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa ahli mempertanyakan bagaimana mungkin alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka dapat dipertahankan apabila proses awal penyelidikannya justru diduga diperoleh melalui tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Persoalan tersebut menjadi penting karena keabsahan proses penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak seseorang dalam proses penegakan hukum.
Pihak Pemohon berpandangan bahwa dugaan adanya pengarahan terhadap seseorang untuk memperoleh informasi atau menjebak pihak lain harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.
Kuasa Hukum Minta Pimpinan Polri Turun Tangan
John L Situmorang, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Pemohon, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin dugaan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dibiarkan tanpa pemeriksaan yang transparan.
Menurutnya, rekaman percakapan yang diperdengarkan dalam persidangan merupakan materi penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya dari pimpinan Polri.
Pihaknya juga membuka kemungkinan untuk memublikasikan rekaman percakapan tersebut agar Kapolri, Wakapolri, Kapolda Jawa Tengah, serta masyarakat luas dapat mengetahui dan menilai persoalan yang sedang dipersoalkan di persidangan.
“Kami ingin persoalan ini menjadi perhatian serius. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan, bukan melalui cara-cara yang justru berpotensi mencederai keadilan,” demikian sikap kuasa hukum Pemohon.
John menegaskan, langkah hukum yang ditempuh kliennya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus menguji apakah tindakan aparat dalam proses penyelidikan dan penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menunggu Penilaian Hakim
Pihak Pemohon berharap seluruh fakta persidangan, termasuk rekaman percakapan dan keterangan ahli pidana, dapat dipertimbangkan secara objektif oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tersebut.
Kuasa hukum juga meminta agar dugaan keterlibatan maupun tindakan pihak-pihak yang disebut dalam rekaman tidak langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Bagi Pemohon, praperadilan menjadi ruang untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum tidak mengabaikan hak-hak warga negara.
Hingga proses persidangan berjalan, seluruh dalil dan keberatan Pemohon masih harus diuji berdasarkan fakta persidangan serta dipertimbangkan oleh hakim sebelum adanya putusan.
Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan dan materi yang disampaikan pihak kuasa hukum Pemohon. Hak jawab dan klarifikasi dari Polda Jawa Tengah maupun pihak Termohon tetap terbuka untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.(zdn)
