PADANGSIDIMPUAN-Zonadinamikanews. Menyikapi akan pemberitaan media ini terkait pemindahan lokasi revitalisasi oleh pihak penerima bantuan yaitu TK Roiqoh Barokah ke lokasi baru, ketua LSM Gempar Peduli Rakyat Indonesia (GPRI) Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, Jhon F Girsang angkat bicara dan meminta pihak penegak hukum yaitu Inspektorat dan kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengajuan awal bantuan revitalisasi gedung sekolah.
“Undang-Undang Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi Mengatur prinsip akuntabilitas dan larangan penyalahgunaan wewenang atau pengalihan peruntukan anggaran negara di luar dokumen perencanaan yang sah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan / Kemendikdasmen tentang Bantuan Pemerintah yang Menegaskan bahwa dana bantuan hanya boleh digunakan sesuai dengan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar kerja pada titik koordinat sekolah yang telah diverifikasi. Jadi Penetapan penerima bantuan didasarkan pada data sarana dan prasarana di Dapodik yang dilengkapi foto kondisi bangunan beserta titik koordinat (geotagging). Memindahkan proyek ke lokasi lain tanpa persetujuan resmi merupakan pelanggaran administrasi dan teknis yang dapat bermasalah saat proses audit” Kata Jhon Girsan.
Jhon Girsang Menambahkan, dalam Juknis Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen, sekolah dilarang mengubah lingkup pekerjaan atau lokasi pembangunan tanpa persetujuan resmi dari pemberi bantuan.Dan ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan SPTJM, Kepala Sekolah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengikat secara hukum untuk membangun di lokasi yang ditetapkan dalam surat keputusan penetapan penerima bantuan.
Jika Lahan Awal Tidak Bisa Digunakan atau lahan awal mengalami keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam, longsor, sengketa lahan mendadak, atau terdampak proyek strategis pemerintah, sekolah wajib menghentikan pekerjaan terlebih dahulu dan menempuh prosedur adendum. Dan bila pindak ke Lahan baru harus terbukti bebas sengketa dan berstatus aset bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah (untuk sekolah negeri) atau yayasan penyelenggara (untuk sekolah swasta). Dan melalui atau mengajukan adendum ke Kementerian. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah mengajukan permohonan revisi titik lokasi beserta dokumen pendukung ke Direktorat teknis terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelum melakukan pencairan atau pembangunan fisik. Tambah Jhon Girsang.
Lebih jauh Jhon Girsang menambahkan, bahwa ada Konsekuensi hukum bila terjadi Pemindahan Sepihak, bila terjadi atau Mengalihkan dana revitalisasi ke lokasi baru tanpa adendum resmi dari kementerian dapat menimbulkan sejumlah sanksi berat, maka wajib Pengembalian Dana ke Kas Negara. Seluruh dana yang telah dibelanjakan di luar titik koordinat resmi dianggap tidak sah dan wajib dikembalikan oleh penanggung jawab anggaran, Sanksi Pemblokiran Bantuan, maka Satuan pendidikan akan masuk daftar hitam dan didiskualifikasi dari program bantuan pemerintah pusat pada tahun anggaran berikutnya. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) dapat memproses pemindahan lokasi sepihak sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara karena ketidaksesuaian antara objek pertanggungjawaban (SPJ) dan fisik di lapangan.
Maka pemindahan anggaran revitalisasi yang di kucurkan ke TK Roiqoh Barokah di Padangsidimpuan yang di kerjakan bukan di lokasi lama, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP., M.SP harus memberikan penjelasan, jangan menutup diri, dan penegak hukum di lingkungan pemerintahan kota Padangsidimpuan diminta turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, guna menghindari terjadinya rekayasa dokumen penggunaan keuangan negara, dan tidak tegas pelaku yang tidak turut pada aturan pemerintah, Tegas Jhon Girsang.
Diberitakan sebelumnya, Kadis Pendidikan Kota Padangsidempuan dan Kabid pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) seakan bersepakat tutup mulut terkait dugaan pelanggaran pengalokasian anggaran revitalisasi gedung sekolah untuk TK Roiqoh Barokah di Padangsidimpuan.
Karena menurut informasi yang berhasil di terima oleh media ini, bahwa seharusnya anggaran revitalisasi yang di peruntuhkan pada TK Roiqoh Barokah di alokasikan di alamat Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, namun fakta dilapangan, kegiatan revitalisasi yang sumber dananya dari APBN tahun 2026 tersebut sebesar Rp.1.382.535.000, tidak di kerjakan pada alamat saat pengajuan awal, melainkan ke lokasi lain.
Sementera menurut ketentuan umum, bahwa pemindahan lokasi revitalisasi gedung sekolah tidak bisa di lakukan sepihak dan harus persetujuan menteri pendidikan.
“Anggaran revitalisasi gedung sekolah tidak bisa dipindahkan lokasinya secara sepihak ke sekolah atau wilayah lain setelah dana tersebut ditetapkan,karena Sebagai dana direktif pusat—bersifat by name, by address. Artinya, anggaran ditransfer langsung berdasarkan hasil verifikasi data Dapodik dan dokumen perencanaan yang mengunci koordinat lokasi (geotagging) sekolah penerima. Perpindahan atau penyesuaian alokasi anggaran hanya dimungkinkan dalam kondisi khusus melalui mekanisme resmi dan harus melakukan Usulan Resmi dan Revisi Rencana Kegiatan (RK), dan Pemerintah Daerah tidak boleh langsung memindahkan dana tersebut. Dinas Pendidikan harus mengajukan permohonan revisi dokumen rencana kegiatan ke kementerian terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) tapi kenapa itu dipindahkan” tegas sumber dengan nada tanya.
Diduga Ada Persekongkolan Jahat di Proyek Revitalisasi TK Roiqoh Barokah di Padangsidimpuan
Lebih jaug sumber mengatkan, Fakta Dilapangan, Pengerjaan revitalisasi gedung sekolah bukan berada di bangunan lama Taman Kanak-Kanak (TK) Roiqoh yang beralamat di Dusun Dua Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Angkola Julu, atau berlokasi di Dusun Enam Desa Pintu Langit Julu, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.dan Pemasangan papan informasi revitalisasi berbeda alamat atau tidak sesuai dengan yang tercantum pada papan infromasi, dalam papan informasi tertuli lokasi PINTU LANGIT JAE, dan terpasang di PINTU LANGIT JULU.
Kata sumber, Setelah adanya pencairan anggaran revitalisasi gedung sekolah dan lokasi pelaksanaan di pindahkan patut di pertanyakan dan berpotensi terjadinya dugaan manipulasi atau pemalsuan dokumen secara umum, sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau Pasal 391 UU No. 1/2023 (KUHP Baru) tentang tindak pidana pemalsuan surat.Ancaman hukuman pidana untuk pelaku pemalsuan dokumen adalah penjara paling lama 6 tahun. Dalam KUHP Lama Pasal 263 ayat (1) untuk pihak yang membuat surat palsu/memalsukan, dan Pasal 263 ayat (2) untuk pihak yang sengaja menggunakan dokumen palsu tersebut. KUHP Baru (UU 1/2023) Pasal 391, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Kategori VI.
Oleh karena itu, penegak hukum harus melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen revitalisasi gedung sekolah tersebut, guna menghindari terjadinya rekayasa dokumen dalam penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN tersebut.
Media ini berusaha untuk mendapatkan klarifikasi dari Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP., M.SP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, selalu gagal, surat klarifikasi yang di kirimkan media ini, juga tidak di jawab, melainkan di over ke kabid.
“Surat bapa sudah diteruskan ke kepala bidang, dan pesan bapa agar media menjumpai kepala bidang saja” Kata ibu Ida Siregar.
Seperti sudah bersekongkol unttuk tutup mulut, sang Kabid saat ditemui di kantornya selalu tidak ada, dihubungi melalui telepon whatsApp baik Chat selalu tidak di respon.
Bahkan Kepala desa Andi Sakti Rifai Siregar diduga telah mendapatkan suap yang tadinya garang dalam menyikapi kejanggalan akan pemindahan lokasi proyek tersebut, belakangan ini terlihat ciut yang diduga dapat tekanan dari oknum berkompeten atau terindikasi terima suap dari oknum pengelola anggaran revitalisasi gedung sekolah tersebut.
“Sampai sekang saya tidak tahu soal status tanah lokasi bangunan baru, tapi soal pemberitaan kalau bisa jangan di teruskan, nanti kalau berurusan dengan polisi, saya di panggil-panggil takut terganggu pekerjaan saya, nantilah saya bicara dengan pemilik yayasan” jawab sang kades sambil mematikan telepon. (leo)
