TAPSEL-Zonadinamikanews.com. Indikasi korupsi yang diduga di lancarkan oleh oknum kepala desa Aek Libung, agaknya semakin terbuka lebar, berbagai modus yang di perankan oleh oknum kades, guna mengalihkan dana desa masuk pundi-pundi pribadi dan keluarga, akibatnya sejumlah masyarakat semakin berang dan berusaha dengan berbagai cara untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut ke public.
Indikasi kegiatan fiktif dan penyunatan dana BLT, serta dugaan mark up di sejumlah kegiatan pun semakin di ungkap oleh warga, sebab oknum kades ini dinilai telah berusaha untuk mengusai sendiri dalam penyerapan dana desa tanpa melibatkan unsur BPD, bahkan oknum kades ini, dituding tidak perna sama sekali memberikan LPJ Dana desa ke BPDnya, seakan menganggap bahwa BPD tersebut ibarat kambing cogek yang tidak perlu di hargai.
Sejumlah tokoh masyarakat pun membongkar borok oknum kades, dengan mengatakan bahwa di Desa Aek Libung, Sayurmatinggi Tapanuli Selatan, memastikan bahwa Lumbung Desa dalam program Ketahanan Pangan Desa tidak ada lumbungnya, serta penerima BLT tidak sesuai biaya yang di catatkan oleh pihak desa Aek Libung.
“Ini kepala desa sangat luar biasa, selama menjabat kepala desa, tidak perna memberikan berkas LPJ pada kami, ada apa maksudnya, ini terlalu arongan Namanya, merasa kepala desa kebal hukum, tidak ada yang kebal hukum di negara ini, suatu saat akan kena batuhnya” Ucap salah satu tokoh masyarakat.
Kualat menanti, karena dugaan keras hak orang miskin juga tidak diberikan secara utuh atau di embat dengan cara memotong BLT, karena hampir semua orang miskin dan jompo tidak perna mendapat BLT secara utuh. Tegas mantan pengurus BPD tersebut.
“Bila Desa Aek Libung di tahun 2023 membagikan BLT untuk 55 KK sebesar Rp 198.000.000 , berarti setiap KK bisa mendapatkan BLT sebesar Rp.3.600.000, yang pasti masyarakat penerima BLT hanya mendapat ada yang Rp.700.000/KK per tiga bulan, dan ada yang Rp.800.000/KK per tiga bulan dan ada Rp.900.000/KK per tiga bulan.Tahun 2024 Keadaan Mendesak 60 KK Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 54.000.000, maka bila dibagi 60 KK berarti, setiap KK mendapatkan Rp.900.000, jadi pembangian BLT, selain mayoritas kerabat dan keluarga, penerima BLT pun tidak utuh” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Termasuk penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran atu pemerintahan desa 1 unit Komputer Rp 35.150.000, harga computer yang di cantumkan sangat luar biasa dan harga selangit, nah ini sudah pasti di mark up anggaran, computer apaan sampai Rp.35 juta, tegasnya.
Alokasi Dana Desa Aek Libung Tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp. Rp. 761.406.000, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 12 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Ketahanan Pangan Desa (20) Rp 139.782.500, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Pelatihan Pokja dan Pengadaan Tanaman Toga Rp 10.000.000, Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 2 UNIT Komputer Penyediaan Sarana Aset Kantor Desa Rp 39.618.096, Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 12 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Penyelenggaraan Posyandu Rp 21.480.000, Peningkatan kapasitas perangkat Desa 6 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 44.730.000.
Ditambahkan sumber, jeleknya kuliatas atau bobot konstruksi dalam Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 46 METER (M) Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Tembok Penahan Tanah Rp 43.300.900, Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Pembangunan Rabat Beton 220 METER Rp 80.987.600, Pengerasan Jalan Usaha Tani 100 METER Rp 120.592.600, Rehabilitas Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 1 UNIT Rp 84.704.100,, kami menduga keras juga terjadi dugaan penggelembungan anggaran, serta Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 12 UNIT Rp 76.000.000. ujar sumber.
Berikut data alokasi dana desa dalam program Ketahanan Pangan yang diduga hanya rekayasa atau berpotensi program fiktif
Pada tahun 2022 pengucuran dana desa (DD) untuk ketahanan pangan sebanyak dua kali, diantaranya Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 12 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Ketahanan Pangan Desa (20) Rp 139.782.500, dan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Pelatihan Pokja dan Pengadaan Tanaman Toga Rp 10.000.000.
Tahun 2023 terjadi pengucuran dana sebanyak tiga kali yakni Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa, Bimtek Ketahanan Pangan Rp 25.880.000, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa, Pemeliharaan Tanaman Toga Rp 11.690.000, Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa, Tanaman Holtikultura Rp 840.000.
Tahun 2024 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) Rp 25.680.000.
Atas dugaan praktek korupsi yang dilancarkan oleh oknum kepala desa aek libung, sedikitnya 700 orang desa tersebut membuat surat pernyataan, bahwa Suparman selaku kepala desa Aek Libung untuk di proses hukum.
Selain memprotes kades dalam pembagian BLT yang disebut hanya di bserikan kepada kerabat dekatnya, juga program Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa, juga menjadi sorotan dan berbau program dugaan fiktif. Bahkan setiap program desa, oknum kades tidak melibatkan unsur BPD.
Pegurus BPD kepada media ini juga mengatakan serta mencurigai, bahwa yang disebut dalam program tanaman toga adalah tanaman bunga yang ada di sekitar kantor desa, bahkan yang Namanya program ketahanan pangan lumbung padi desa, mereka tidak mengetahui dimana lokasi atau fisik lumbung tersebut.
“Kami tidak tahu dimana, karena kami dari BPD tidak dilibatkan dalam membahas soal program Penguatan Ketahanan Pangan lumbung desa, jadi kami menduga keras, program itu siluman alias rekayasa” ucap salah seorang pengurus BPD.
Bahkan dikatakan, dirinya perna bincang-bincang dengan lansia di warung kopi, bahwa dana lansia dan pertambahan giji tak pernah mereka terima,
“Kami sangat sangat mendukung agar pemberitaan ini diteruskan, kami sangat menduga, kepala desa Aek Libung yang di komandoi oleh Suparman sebagai kepala desa, bisa di periksa penegak hukum’ pesan pengurus BPD tersebut.
Sementara itu, ketua LSM GPRI DPD Sumut saat dimintai tanggapanya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan, semua apparat yang mengurus uang negara jangan main-main dan akan di tindak, oleh karena, kami dari GPRI meminta pihak kejaksaan agar turun tangan untuk melakukan pengusutan atas dugaan tersebut.
“Kami akan coba menyurati kepala desa, dan selanjutnya akan kami teruskan untuk membuat laporan ke penegak hukum dan akan kita kawal terus” tegas Jhon Girsang.
Hingga berita di terbitkan Kembali, Suparman selaku kepala desa Aek Libung, saat dihubungi lewat telepon, belum memberikan penjelasan (tim)
