SUBANG-Zonadinamikanews.com.Bupati Subang Reynaldy Putra Andita murka akan carut marutnya pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan pendidikan di Kabupaten Subang kembali menjadi langganan setiap tahunnya temuan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Seperti yang sudah kita sama-sama tahu bahwa kemarin BPK sudah melakukan sedang melakukan pemeriksaan uang negara. Yang dimana salah satu hasil temuan yang paling besar dari BPK itu Dinas Pendidikan, dimana itu bersumber dari BOS (Bantuan operasional sekolah) yang lagi-lagi menjadi permasalahan itu akhirnya pada saat ini mencuat ke media sosial . Bagaimana pun apapun ceritanya , bagaimana pun keadaanya hal ini harus menjadi konsengtrasi dari kita semua . Ini temuan 2024, saya udah pernah lihat temuan 2023.
Sama-sama paling besar itu di Disdik sama-sama paling besar itu menyangkut dana BOS,”ungkap Kang Rey sapaan akrab Bupati Subang yang diunggah melalui akun instagramnya @reynaldyputraofficial pada Selasa (20/5/2025) yang tampak sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan para Kepala Sekolah SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang di Ruang Bupati Subang.
“Ini disini tuh , ini yang saya dalami . Apakah temuan-temuan ini karena kepala sekolah itu tidak mengerti cara mengatur dana bos atau memang karena nakal ? Ini yang lagi saya dalami pak. Ini apakah memang betul-betul tidak faham atau miss manajerial ,”timpalnya.
Lanjut Kang Rey, apakah penggunaan dana BOS ini juga ada yang tidak seduai dengan peruntukannya. Hal itu yang saat ini ia dalami.
“Dan saya tadi sudah minta ke Kadisdik kalau bisa mungkin sebelum tahun ajaran baru Kadisdik saya ingin seluruh kepala sekolah SMP dan SD itu kita kumpulkan semua membuat fakta integritas . Di tahun depan yang masih ada temuan di sekolahnya itu kepala sekolahnya harus mau untuk dipindahkan di tempat yang kita siapkan,”ujarnya.
“Saya lebih baik bapak ibu jujur daripada bapak ibu bohong nanti ketahuan sama saya. Ujung-ujungnya akan ketahuan . Jadi kalau sama saya nggak usah ditutup-tutupi pak. Saya orang yang di ujung omongin saya aja tahu pak. Apalagi cuman ngecek yan kayak gini-gini. Waduh bukan hal sulit bagi saya pak,”tegasnya.
Sambil menunjukan dokumen hasil audit BPK terkait temuan pengguna dana BOS, Kang Rey tak segan -segan akan memberikan sanksi tegas kepada para Kepala Sekolah yang berani-beraninya lagi melakukan penyimpangan atau menggunakan dana tersebut dengan hal yang tak semestinya.
“Karena ini 2024, ini bukan berada di masa kepemimpinan saya . ini tetap akan saya kasih sanksi nanti kalau memang betul ada temuannya administrasi kalau memang betul di dana BOS ini ada yang diselewengkan atau ada yang dipakai tidak semestinya. Saya akan berikan sanksi .
Sanksinya apa nanti disiapkan. Tapi kalau sampai di tahun 2025 di anggaran tahun anggaran tahun ini masih ada dana bos yang diselewengkan atau tidak dipake tidak semestinya saya tidak akan segan-segan ini saya akan bawa ke APH (Aparat Penegak hukum) , biar APH langsung yang memeriksa,”pungkasnya.
Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan curhatan seorang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Ciasem, Subang. Dalam unggahannya di akun Instagram @broron, sang guru blak-blakan membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Ciasem.
Dalam curhatannya yang viral itu, guru yang tak disebutkan namanya ini mengaku resah dengan adanya tekanan untuk menyetor sejumlah uang dari setiap sekolah setelah pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Masing-masing sekolah diminta setor sumbangan yang ditetapkan nominalnya sebesar Rp 1.200.000. Dan itu ngambil dari Dana BOS masing-masing sekolah. Terus terang saya sih gak setuju. Harusnya dana itu dialokasikan untuk kebutuhan sekolah dalam memenuhi kebutuhan siswanya,” tulis guru tersebut dengan nada geram.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa kepala sekolah tempatnya mengajar pun telah menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan “sumbangan” tersebut kepada seseorang bernama Pak Gugun di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Ciasem.Subang tourism Lebih lanjut, terungkap bahwa uang jutaan rupiah itu diduga kuat akan digunakan untuk membantu sekolah lain yang tengah bermasalah dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kemarin pagi-pagi banget semua kepsek 54 sekolah (termasuk 15 sekolah yang terciduk Temuan oleh BPK) dan kumpul juga sama orang kantor di PGRI Kecamatan Ciasem, namanya Pak Gugun. Semua Kepsek dan Guru takut sama Pak Gugun, bahkan ia berani mengancam. Intinya mereka yang terciduk dan Pak Gugun meminta sumbangan paksa kepada sekolah-sekolah lain untuk dapat membantu dalam persoalan 15 sekolah itu,” sambungnya, menggambarkan suasana ketakutan yang menyelimuti para pendidik.
Tak hanya pungutan “sumbangan” itu saja yang dibongkar. Oknum Korwil tersebut juga dituding melakukan berbagai macam pungutan lainnya, mulai dari pemotongan dana BOS setiap pencairan hingga “sumbangan” paksa kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat.
“Dan kalau boleh info, setiap sekolah kalau ada pencairan dana BOS setiap bulannya, selalu dipotong oleh orang kantor (Pak Gugun) wajib setiap bulan setor ke kantor yang jumlahnya setiap sekolah berbeda-beda, ada yang 2 juta, 3 juta bahkan 4 juta,” bebernya.
“Belum lagi guru PPPK kalau pas pelulusan diangkat, langsung diminta sumbangan seikhlasnya tapi maksa wajib ngasih minimal 50.000. Saya juga sambil gemetaran om broRon ngetik masalah ini. Saya udah kesel dan gemes banget melihat ketidakadilan dan penindasan. Tapi saya juga takut kalau banyak yang tau kalau saya yang melaporkan ini ke om BroRon. Takut berimbas kepada saya sebagai guru,” lanjutnya dengan nada khawatir.
Dalam akhir curhatannya, guru tersebut mengungkapkan bahwa banyak rekan-rekannya yang sebenarnya tidak setuju dengan praktik tersebut, namun tak beraniSpeak Upkarena takut mendapat tekanan atau bahkan perlakuan tidak menyenangkan. “Kami sebetulnya guru-guru sangat tidak setuju, tidak ada yang mau angkat bicara. Karena guru takut untuk speak up. Karena bisa ditandain atau bahkan dipersulit kalau ada keperluan atau bahkan di-bully,” pungkasnya.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah, terutama di tingkat dasar dan menengah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional non-personalia, seperti administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat pembelajaran, pengembangan perpustakaan, dan pemeliharaan sarana prasarana. (***)
