BATANG ANAI-Zonadinamikanews.com,- Sejumlah polemik terjadi di Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Warga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kinerja Penjabat (Pj) Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, Medi Hendra, yang juga merangkap sebagai Sekretaris Kecamatan Batang Anai. Medi Hendra disebut jarang masuk ke kantor nagari, sehingga menyulitkan warga dalam mengurus berbagai administrasi.
Ketidakhadiran Medi Hendra di kantor nagari telah membuat masyarakat geram. Mereka merasa tidak mendapatkan pelayanan publik yang maksimal karena sulitnya mengakses layanan administrasi yang seharusnya menjadi hak mereka. “Kami sering datang ke kantor nagari, tapi beliau tidak ada. Ini sangat menyulitkan kami untuk mengurus surat-surat yang penting,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Selain itu, polemik juga muncul terkait penunjukan Pj Wali Nagari yang dinilai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Warga menilai proses tersebut kurang transparan dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat. Penetapan dan pengangkatan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari juga dipermasalahkan, karena diduga tidak melalui musyawarah korong, yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme yang sah.
Tidak hanya itu, Ketua Bamus Nagari Sungai Buluh Selatan, Rosnam, diketahui masih memiliki hubungan darah dengan salah satu perangkat nagari. Hal ini menimbulkan dugaan konflik kepentingan yang dapat berdampak pada kebijakan nagari ke depan. Warga menilai bahwa kondisi ini semakin memperparah ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan nagari saat ini.
Camat Batang Anai Zulbasri saat dikonfirmasi media ini mengatakan, “hubungan kekeluargaan antara ketua Bamus dan Perangkat Nagari ini sudah terjadi lama sebelum saya menjadi camat, adanya pertalian darah ketua bamus dan perangkat nagari dikhawatirkan ada kepentingan pribadi”, ujar Zulbasri.
Sejumlah tokoh masyarakat dan warga berharap adanya evaluasi terhadap kepemimpinan di Nagari Sungai Buluh Selatan. Mereka meminta pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami hanya ingin pemerintahan nagari yang berpihak kepada masyarakat dan bekerja dengan profesional. Jangan sampai kepentingan warga dikorbankan karena kepentingan segelintir pihak,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Medi Hendra maupun Ketua Bamus terkait keluhan warga tersebut.
(Z)
