MANDALING NATAL – Zonadinamikanews.Nyali atau keberanian Kapolres Madina layak di uji guna menertibkan aksi penambangan email ilegal yang makin hari makin menggila.
Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Sumatera Utara – DPW IJEN Sumut meminta Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi segera menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin – PETI di lokasi eks PT M3 Pulo Padang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPW IJEN Sumut, Ismed Harahap, menanggapi viralnya pemberitaan sejumlah media online minggu ini terkait dugaan puluhan unit alat berat jenis excavator yang beroperasi di lokasi tersebut.
Ada Dugaan Pembekingan, Satgas Harus Turun”
Ismed menyebut, pemberitaan yang beredar menyebut adanya dugaan pembekingan oleh oknum terhadap aktivitas PETI di eks PT M3.
“Viralnya pemberitaan di media online terkait dugaan puluhan unit alat berat excavator yang beroperasi di eks PT M3 Pulo Padang yang diduga dibekap oknum, ini harus menjadi perhatian serius aparat,” ujar Ismed kepada media, Sabtu 12/9/2026.
Menurutnya, pemberitaan tersebut merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti.
Konfirmasi Sudah Dilayangkan ke Kapolres dan Satgas PETI
Ismed menjelaskan, beberapa media telah melayangkan konfirmasi kepada Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi
Hal yang sama juga telah disampaikan kepada Ketua Satgas PETI yang beberapa bulan lalu telah dibentuk oleh Forkopimda Mandailing Natal.
“Dari konfirmasi tersebut, pihak Kapolres dan Ketua Satgas PETI menyampaikan dalam waktu dekat akan meninjau sekaligus menertibkan lokasi tersebut,” jelasnya.
IJEN: Jangan Ada Tebang Pilih
DPW IJEN Sumut meminta aparat tidak tebang pilih dalam menertibkan PETI.
“Kami meminta pihak yang berwenang, baik Polres Madina maupun Satgas PETI, untuk segera turun ke lapangan. Jangan sampai ada pembiaran. PETI ini merusak lingkungan dan merugikan negara,” tegas Ismed Harahap.
Ia juga mengimbau kepada sejumlah jurnalis agar tetap bekerja sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam mengawal kasus ini. (mhs)
