AGAM-Zonadinamikanews.com.Proyek Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2024, Nomor Kontrak : 2.2.16/PJBT.DAU-RI/DPUTR-AG/V.2024, Pekerjaan : Paket 1 (DAU) JBT (Jembatan Simaruok) (J.S2), Lokasi Proyek : Kecamatan Lubuk Basung, Dengan Nilai Kontrak : Rp. 5.773.470.060, waktu pelaksanaan: 200 (Dua Ratus Hari Kalender), Pelaksana : PT. Trisco Jaya Utama, Pengawas : PT. Putra Aulia menggunakan material pasir dari tambang galian C ilegal atau tidak berizin ,Konsultan tidak sesuai prosedur.
Seorang Kontraktor Proyek yang bernama Yuda saat dikonfirmasi di lapangan terkait penggunaan material pasir dari sungai dekat lokasi Proyek, Senin (19/08/2024) yang bersangkutan membenarkan bahwa memang pengambilan pasir galian C dilokasi pembuatan jembatan, ia juga mengakui bahwa dalam aturan memang dilarang dan menyalahi aturan tapi ini kami lakukan untuk membantu masyarakat setempat, maka dari itu kami mengambil pasir dari masyarakat setempat” ujarnya.
Regulasi soal larangan menggunakan material dari tambang ilegal telah gamblang tertera pada UU Nomor 3 tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam aturan tersebut, terdapat larangan mengambil material dari sumber galian C ilegal untuk mencukupi kebutuhan proyek pemerintah.
Galian C tak berizin, atau ilegal bisa menimbulkan masalah, seperti, Merugikan pengusaha galian C yang memiliki izin resmi karena mereka tidak membayar pajak dan harga jual lebih murah. Negara dirugikan karena barang yang keluar dari galian C tak berizin tidak membayar pajak.
Dinas Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Agam disinyalir ada Kerjasama dengan oknum kontraktor dari PT. Trisco Jaya pada Proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Lubuk Basung, guna memamfaatkan material dari galian C yang diduga keras tidak memiliki izin alias illegal.
Pembiaran tersebut telah bertentangan dengan Regulasi soal larangan menggunakan material dari tambang ilegal telah gamblang tertera pada UU Nomor 3 tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam aturan tersebut, terdapat larangan mengambil material dari sumber galian C ilegal untuk mencukupi kebutuhan proyek pemerintah.
Namun oleh dinas PUPR Agam melalui seorang kabid mengatakan, ” Terima kasih atas masukan, reminder dan atensinya. Berikut kami sampaikan tanggapan atau jawaban terkait pertanyaan bapak.
Pada prinsipnya galian C atau lebih familiar nya dengan istilah mineral bukan logam diperoleh dari masyarakat setempat yg melakukan tambang rakyat secara konvensional, pihak rekanan membeli hasil tambang rakyat yg diketahui oleh Nagari dengan tujuan menggerakan ekonomi masyarakat setempat. Intinya pasir dijual dan diantar oleh masyarakat ke lokasi kegiatan.
Penggunaan pasir setempat tidak ada perintah dari siapapun karena rekanan mempunyai hak untuk menentukan pasir atau material dari mana atau dari quary mana berasal. Prinsipnya material yg didatangkan memenuhi spek teknis dan mempunyai legalitas dengan tujuan penggunaan material bisa dijaga akuntabilitasnya. Jawabnya. z
