TARUTUNG–Zonadinamikanews.Gelombang keresahan ratusan pengusaha lokal memuncak di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara pada Rabu (15/04/2026). Aliansi Supplier Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (PKMPTSBP) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran guna menuntut transparansi atas macetnya pembayaran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mandek sejak Februari lalu.
Aksi yang dipimpin oleh Tulus Nababan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan potret tercekiknya ekonomi akar rumput. Para supplier menuding adanya “tangan-tangan tak terlihat” yang menghambat distribusi anggaran, padahal dana tersebut merupakan instrumen krusial dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Ironi Kader dan Program Presiden
Dalam orasi yang menggema di pusat pemerintahan Tapanuli Utara, Tulus Nababan melontarkan kritik pedas yang diarahkan langsung kepada Erikson Sianipar. Sebagai sosok yang menjabat Ketua Yayasan Bisukma sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Taput, Erikson dituding tidak mencerminkan integritas garis perjuangan pusat dalam mengawal program Presiden.
“Ini ironis. Program MBG adalah marwah Presiden Prabowo untuk rakyat. Namun di daerah, kadernya sendiri diduga menjadi batu sandungan. Uang sudah cair ke koperasi, tapi mengapa tidak sampai ke tangan supplier? Kami mencatat ada pencairan sebesar 700 juta rupiah kemarin atas nama Erikson, namun sepeser pun tidak menetes ke kami. Ada apa dengan Bank Mandiri?” cecar Tulus di hadapan aparat.
Empat Deklarasi Tuntutan Supplier
Melalui naskah tuntutan yang diserahkan kepada pemerintah, massa menggarisbawahi empat poin krusial untuk mengurai benang kusut ini:
Intervensi Negara: Mendesak Bupati, Kapolres, dan DPRD untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor aktif dalam mencairkan kebuntuan birokrasi koperasi.
Audit Independen: Menuntut dilakukan audit forensik terhadap rekening koperasi oleh auditor bersertifikasi untuk melacak dugaan penyimpangan arus kas secara transparan.
Evaluasi Perbankan: Mendesak Direksi Bank Mandiri Pusat mencopot Kepala Cabang Tarutung yang dianggap tebang pilih dan mengabaikan prinsip prudential banking dengan membiarkan intervensi pihak luar.
Sterilisasi Intervensi: Menegaskan agar pihak perbankan memutus rantai intervensi Erikson Sianipar dalam urusan teknis pencairan hak supplier.
Respons Pemerintah: Mediasi di Ujung Tanduk
Menanggapi situasi yang kian memanas, Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Denni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, bergerak cepat mengambil langkah taktis. Bersama Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, pemerintah membuka ruang dialog bagi 10 perwakilan massa di Aula Mini Kantor Bupati.
“Kami menyadari dampak domino dari keterlambatan ini, mulai dari gaji buruh hingga stabilitas ekonomi lokal. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi konfrontasi langsung antara supplier dengan Erikson Sianipar pada Kamis, 16 April 2026,” tegas Dr. Denni.
Status Quo Anggaran
Sebagai langkah darurat demi menjaga aset agar tidak semakin menyusut, Pemkab Taput bersama Bank Mandiri menyepakati pembekuan sementara (status quo) terhadap seluruh rekening koperasi yang terkait. Kebijakan ini memastikan tidak ada satu rupiah pun yang keluar dari sistem perbankan sebelum mediasi mencapai mufakat yang berkekuatan hukum.
Kini, perhatian publik tertuju pada pertemuan esok hari. Apakah komitmen “terang benderang” yang dijanjikan pemerintah akan terwujud, ataukah hak para supplier tetap terkunci dalam labirin kepentingan elit lokal?
(Hendra Christian Siregar)
