Toba – Zonadinamikanews.com. SMK Negeri 1 Sigumpar Kec.Sigumpar Kabupaten Toba salah satu Sekolah penerima Swakelola dari APBD Dinas Pendidikan Prov.Sumut Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang SMK Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara swakelola untuk pembangunan seperti Ruangan Kelas Baru , Ruang Praktek, Ruangan UKS dan Ruangan lainnya sesuai kebutuhan sekolah.
Nilai Pagu Paket pada Dinas Pendidikan Prov . Sumut cukup fantastis, dilihat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Dana Alokasi Khusus untuk kegitan senilai Rp.70.354.131.000,-(tujuh puluh milliar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
Kepala Sekolah saat dikonfirmasi menerangkan alasan penghentian kegiatan disebabkan tahapan pembangunan tidak sesuai proses.
“bukan diberhentikan tapi tukangnya akan kita ganti karena pekerjaan nya lambat, tidak sesuai progres. Kita (TIM DAK) kan ada progres” kata kepsek
Sementara para pekerja yang ada dilokasi mengeluhkan masalah upah yang belum mereka terima sesuai pekerjaan.
“saya sebenarnya sudah mau pulang bersama tim , tapi ditahan kepsek dengan alasan akan membayarkan gaji dan biaya makan. Kami minta tolong dibayarkanlah upah kami, istri saya sudah banyak berhutang dikedai, saya pun tinggal di medan masih jauh ke pelosok masih harus bayar becak lima puluh ribu” terang seorang pekerja yang berkumpul dengan 11 (sebelas) orang lainnya.
Ditanya pekerja soal bagaimana kejelasan hak mereka Kepala Sekolah pun terkesan bingung.
“saya kan bicara begitu , pas belum begini kejadiannya” ucap Kepsek didepan para pekerja.
Beberapa saat berdebat dengan TIM DAK Sekolah, para pekerja pun akhirnya dengan rela pulang meninggalkan lokasi dengan biaya perjalanan dari mitra Sekolah.
“ya sudah , begini saja . Jika pekerjaan ini dihentikan saya hanya bisa bantu seikhlasnya. Saya bersedia memberikan pengganti transport kalian” ucap sudung disambut senyum sumringah para pekerja sambil bersalaman.
Sementara itu Harris S Lumbantoruan Ketua DPC LSM PAKAR TOBA saat dimintai konfirmasi (minggu 10 Desember 2023) menduga ada upaya pemufakatan jahat yang memungkinkan kerugian keuangan negara di dalam pelaksanaan pembangunan yang harus dicegah.
” sepenuhnya ini tanggung jawab TIM DAK Sekolah, anggaran itu diberikan langsung ke sekolah. saya lihat bangunan sudah sekitar 70 %, masa pelaksanaan sampai akhir tahun. Kenapa harus menghentikan kegiatan dengan alasan mengganti tukang. Saya dengar informasi dan masih akan saya telusuri kebenarannya. Kabarnya ada pihak – pihak yang meminta bagian dari uang yang di terima pihak sekolah. Jika itu benar bukankah itu berarti ada pemufakatan jahat didalamnya dan pastinya akan merugikan keuangan negara” kata Harris
Aparat Penegak Hukum sudah pantas melakukan penelitian terkait realisasi DAK Fisik Reguler Bidang SMK Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Toba. (JP).
