TAPTENG-Zonadinamikanews.com. Ada oknum wartawan yang bekerja sama dengan oknum pejabat Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng, untuk melakukan dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa, dengan dalih biaya publikasi, yang di ambil dari dana desa.
Oknum wartawan ini di kerahkan oknum pejabat Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan penagihan, kesejumlah kepala desa, nilai yang terkumpul dari dana dugaan pemerasan tersbut mencapai Rp. 1.272 miliar, nah angka ini cukup fantastis kan?.
Akibat ulah oknum tersebut, sejumlah wartawan akhirnya melakukan aksi protes ke oknum pejabat tersebut, dengan menggelar aksi damai Kamis 26/06/2025 di kantor Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah.
Unjuk rasa yang digelar sekelompok wartawan dari sibolga dan Tapanuli tengah(AWSTT SEPAKAT)di depan Kantor Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (26/06/2025).aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Dinas PMD Tapteng.Unjuk rasa damai yang dijaga Polsek Pandan Polres Tapteng Polda Sumut dan Satpol PP Tapteng yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Harrys PT Sihombing S.Sos.,M.M., berjalan dengan kondusif,walaupun sempat ada teriakan seperti anjing mengonggong.
Adapun materi tuntutan dan pernyataan sikap yng d isampaikan para pengunjung rasa sebagai berikut,Pengunaan Dana Desa (DD) sesuai Kemendes memang harus di publikasikan. Tetapi tidak ada mematok harga antara Rp. 2 juta sampai Rp. 2,5 juta per Desa.
Salah satu orator unjuk rasa Rijal Boestak Zalukhu dari media SOKSI mengatakan ada Dugaan pada tahun 2024 Dinas PMD mengeluarkan Surat Sakti untuk Wartawan yang ditunjuk untuk delapan orang untuk menguasai Dana Publikasi yang diduga per tahap Rp.2 juta x 159 Desa = Rp.318 juta x 4 Tahap = Rp. 1.272 miliar,
ini jumlah angka yng sangat fantastis, Pantesan mulut yang menerima surat sakti tersebut koar-koar membuat pembelaan kpd Dinas PMDP Kab Tapanuli tengah.
Masih kata Rijal Boestak,mengenai Ketua Dewan Etik IWO SIBOLG-TAPANULI Dzlfafli Tambunan yang terbit di Media Smart News Tapanuli sangat tidak etis wartawan mendemo sebuah lembaga pemerintah, hanya gara-gara persoalan anggaran.
Namun Rijal boestak melontarkan perkataan,trs apakah selama ini Lsm dan wartawan tdk pernah mendemo lembaga pemerintahan,kyk btl x supermi ini, Nanti di rebus lembek. (Cijes)
