SIDOARJO-Zonadinamikanews.Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengujian fisik dan administrasi, terdapat sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Revitalisasi Alun alun yang dilaksanakan PT Samudra Anugrah Indah Permai senilai Rp26,7Miliar, dengan Jasa Konsultan Pengawas PT Mitra Cipta Engineering dengan nilai Rp. 622.265.873,60. Tahun Anggaran 2025. Di nyatakan selesai melalui Berita Acara Serah Terima (PHO) pada 9 Januari 2026. Kelebihan pembayaran Rp566.442.764,27. kepada kontraktor pelaksana.
Temuan pada pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP) dan elektronik dengan nilai koreksi mencapai Rp402.927.856,85. Juga pada pekerjaan trotoar, akses dan drainase senilai Rp132.664.862,45. Sementara pekerjaan lainnya tercatat memiliki kelebihan pembayaran sebesar Rp85.020.837,47.
Sejumlah pekerjaan taman. Di antaranya amphitheater Rp4.206.549,92, taman bermain Rp10.503.034,72, taman gym Rp390.018,11, taman balita Rp553.780,29, taman lansia Rp413.787,66, serta entrance barat Rp864.648,26. Area Paseban, auditor menghitung koreksi sebesar Rp20.711.633,33. Untuk pekerjaan Taman Palm, nilai koreksi mencapai Rp114.237.920,25. Menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume atau spesifikasi total kelebihan pembayaran yang ditemukan BPK mencapai Rp566.442.764,27.
Hal ini jadi sorotan H. Choirul Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Kab Sidoarjo, menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap tata kelola proyek pemerintah daerah.
Bahkan Nur Hasan pemerhati lingkungan antikorupsi, menurut analisannya,” Tentang laporan berita acara jasa konsultan pengawas, Tahap Serah Terima Akhir (Final Hand Over) hanya dapat dilaksanakan oleh Jasa Konsultan Pengawas sesuai kontrak, dan di serahkan PA/KPA bertindak selaku PPK, maka tugas pokok PPK yang melekat, terindikasi tidak melakukan prinsip check and recheck, sehingga terjadi kelebihan bayar, yang di duga kuat adanya konspirasi jahat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana dari perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.” Ujarnya.
Masih Nur Hasan,” Pemkab Sidoarjo yang di pimpin Bupati Subandi, wajib bersih dari dunia Korupsi, dan harus segera di tindak, secara tegas dan terbuka, ini bukan hanya sekedar menyelamatkan keuangan negara, tapi menegakan hukum yang berlaku, agar citra Pemkab Sidoarjo bersih dari korupsi.” tegasnya.
Terkait hal tersebut, awak media ini berkonfirmasi ke Vira Murti Krida Laksmi, S.STP., M.H. sebagai Kabid Bidang Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (KRTH), lewat selulernya, dan di jawab beda seluler pribadi Suyanto Asmoro (non ASN), terkait laporan berkala yang di serahkan Jasa Konsultan Pengawas adalah ” sama “. Guna memperdalam arti sama, awak media ini menanyakan kembali, dan Suyanto Asmoro, mengarahkan untuk ke kantor dinas lingkungan, hidup dan kebersihan, kapan jadwal itu, Suyanto Asmoro, belum memjadwalkan, hingga berita ini di tayangkan.
(dr)
