KAB AGAM-Zonadinamikanews. Indikasi persekongkolan atau dugaan “permufakatan jahat”dalam tindakan korupsi, terutama yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, diatur secara tegas dalam hukum Indonesia. hal itu di atur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan Pasal 15 UU Tipikor Mengatur bahwa setiap orang yang melakukan “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan ancaman yang sama dengan pasal korupsinya. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, yang sering terjadi akibat persekongkolan.
Agaknya pelanggaran Undang Undang terjadi dilingkungan SMKN 1 Tanjung Raya, terkait pengelolaan uang negara sebesar Rp.4.373.892.000, untuk proyek revitalisasi sekolah.
Setelah mencuat adanya oknum pendidik di SMKN 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat, membuat laporan dugaan palsu ke kementerian Pendidikan terkait progres proyek pembangunan revitalisasi SMKN 1 Tanjung Raya, yang sumber dananya dari APBN tahun 2025 sebesar Rp.4.373.892.000, yang seharusnya pelaksanaannya sudah harus selesai akhir tahun 2025.
Sebab dalam papan informasi tertulis, Pekerjaaan ini dikerjakan secara swakelola atau panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) SMKN 1 Tanjung Raya, dengan masa pelaksanaan 122 hari kalender, atau dilaksanakan sejak 01 Agustus – 30 November 2025.
Namun pekerjaan tersebut hingga saat ini belum selesai, fakta tersebut juga di benarkan oleh Kepada sekolah SMKN 1 Tanjung Raya Zedri Formen saat di hubungi media via pesan WhatsApp 30/3.
“Alhamdulillah sudah 98 persen pak. Mohon izin pak.masalah ini. kurang paham saya pak.karena kegiatan ini dilaksanakan oleh kepsek sebelumnya.trims” jawabnya.
Disisi lain sumber mengatakan, proyek revitalisasi satuan pendidikan untuk membangun Ruang praktek (RPS) Jurusan Otomotif, jurusan DKP, Jurusan Bangunan di SMKN 1 Tanjung Raya ini, bahwa sesuai fakta dilapangan dari ketiga jurusan tersebut yang Sudah selesai hanya jurusan otomotif, sementara gedung untuk jurusan DKP. dan jurusan Bangunan belum selesai, lebih konyolnya lagi, menurut sumber dalam laporan pihak sekolah ke pemerintah pusat bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%.
Artinya kuat dugaan adanya oknum-oknum melakukan dugaan pemufakatan jahat guna menutupi boroknya dengan membuat dugaan laporan palsu ke pemerintah pusat atau si pemberi bantuan anggaran dalam hal ini kementerian pendidikan, dengan tujuan tertentu.
Setelah dugaan laporan palsu, kini muncul persoalan baru atas dugaan transaksi mencurigakan hingga mencapai Rp.199.224.450 ke sebuah rekening BNI. Dalam bukti transaksi tersebut di jelaskan untuk gaji tukang keramik dan plafond WC dan deposit gaji tukang.
Ada dua bukti transfer dari rekening sekolah SMKN 1 Tanjung Raya Rp.175.725.000 tanggal 15.12.2025 jam transaksi 19:18:31,Rp.23.499.450.000 tanggal 15.12.2025 jam 23:02.39 Pemilik rekening BNI tersebut Suryo Risno. Dalam keterangan yang tertulis di bukti transaksi terebut adalah untuk gaji tukang keramik dan plafond WC dan deposit gaji tukang.
Sementara sumber lain mengatakan, adanya transaksi tersebut adalah guna menghindari terjadinya pemblokiran dari kementerian, sehingga uang tersebut di amankan pada rekening tersebut.
Yang menimbulkan kecurigaan lagi, bahwa pemilik rekening tersebut adalah bukan tukang di SMKN 1 Tanjung Raya, melainkan rekening milik tukang yang bekerja di rumah salah seorang guru yang berperan dalam proyek tersebut. Karena kepala tukang di SMKN 1 Tanjung Raya bukan bernama Suryo Risno melainkan bernama mas Sugi, kata Kamroni.
Ketika media mencoba menanyakan pada Zedri Formen kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Raya, apakah benar namanya Suryo Risno sebagai tukang di sekolah tersebut, baik terkait transaksi tersebut, Zedri Formen mengaku kurang memahami.
“Assm.mohon izin pak.masalah itu ambo kurang paham pak.apalagi nama tukang.. lebih baiknyo apak tanyo k kepsek sebelumnya” jawab Zedri Formen melalui pesan singkat.
Yepi Herpanda, S. Pd, M. Pd sebagai mantan PLT SMKN 1 Tanjung Raya yang di nilai sangat berperan dalam pencairan dana tersebut kala itu, setiap di hubungin media ini baik melalui chat dan telepon tidak perna merespon alias bungkam.
Aksi bungkam yang di perankan oleh Yepi Herpanda, semakin menimbulkan kerugian, seperti pepatah mengatakan, “Berani karena benar, takut karena salah” agaknya pepatah ini layak di alamatkan pada dirinya.
Juga saat media melakukan klarifikasi kepada Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si. selaku kepala dinas Pendidikan Sumatera Barat, terkait ikut tidaknya menandatangani akan laporan terhadap proses pekerjaan yang dilaporkan ke kementerian pendidikan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, yang bersangkutan lagi-lagi bungkam alias tutup mulut.
Sementara Hernita dari kementerian pendidikan di Jakarta pada media ini mengatakan, terimakasih atas kontrolnya, saya akan perintahkan staf saya untuk mengecek dokumen tersebut, jawabnya di ujung telepon.
Untuk ketahui, proyek SMKN 1 Tanjung Raya ini berawal ketika Kamroni Purnamera menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar).
Tahun 2025 mengajukan proposal ke pemerintah pusat di lengkapi dengan data pendukung, pemerintah pusat mengabulkan proposal, sebesar Rp.4.373.892.000, dengan sistem pencairan dua tahap.
Pencairan dana saat itu masih tahap satu 70% dari total anggaran, pencairan tahap dua itu sudah pengang oleh kepsek PLT bernama bu Epi” ungkap Kamroni.
Di tengah proses pengerjaan Kamroni Purnamera di berhentikan jadi kepala sekolah SMKN 1 Tanjung Raya dan juga sebagai ketua P2SP, dan selanjutnya sebagai ketua P2SP di ambil alih oleh Yepi sebagai PLT kepsek SMKN 1 Tanjung Raya.
Menurut sumber media ini, anggaran atau bantuan pemerintah pusat ini semestinya selesai 20 Desember 2025. Namun diperpanjang sampai 31 Januari 2026, Ironisnya hingga saat ini proyek tersebut belum juga tuntas.(tim)
