DEPOK-Zonadinamikanews.com.Ramadhan telah selesai,di Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024 ,harapan kita, kinerja kita lebih baik, semangat dan ketulusan mengabdi kepada masyarakat lebih ditingkatkan lagi serta silahturahmi kita selama ramadhan lebih baik terhadap warga dan pada rekan-rekan pers ,”ungkap Hasbullah Rahmat dikediamannya dalam momen open House Idul Fitri bersama masyarakat dan media,Kamis (11/4/24) di Jln Kalimulya, Cilodong Depok.
Menyikapi momentum Pilpres kemaren , Partai Persatuan Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil presiden. Prabowo semakin kuat pasca pemilu karena sudah tiga kali bertanding, Prabowo -Hatta kalah, Prabowo -Sandi,kalah dan baru menang tahun ini Prabowo Gibran.
“Secara finansial, yang siap memang Erik Tohir,Wakil dan konsisten….ehh…pak Jokowinya minta anaknya dilamar.Intinya pak Jokowi di penghujung kepemimpinannya harapannya ada estafet.Bila Prabowo saat itu ambil Erik, belum tentu menang,”ungkapnya.
“Dalam hal gugatan 01 dan 03 di Mahkamah Konsitusi , Pilpres baru bisa dibatalkan bila ada pelanggaran secara sistematis,masif dan terstruktur.Yang saya dengar dan tonton dipersidangan MK , dipersoalkan lebih banyak masalah Bansos.Seolah-olah Jokowi men-drop Bansos itu untuk kepentingan Prabowo.
“Namun pelanggaran 02 , tidak terbukti,setelah kacaunya Sirekap.KPU tidak lagi pakai,namun memakai manual berjenjang.58 % suara Prabowo Gibran mendominasi di Pilpres,jauh dari rivalnya.Alasan pembatalan Pilpres itu, semestinya tidak ada.Perlu diketahui biaya Pilpres ini lebih dari 74 Triliun, artinya yang maju bertanding Pilpres, yang kalah tidak siap,tidak legowo, next jangan diajak lagi tuhh…orang itu ,”imbuhnya.
Ditambahkannya, Prabowo dua kali kalah,tetap survive, legowo,tidak dendam,ini…baru kalah satu kali sudah kebakaran jenggot,”kritiknya.
Salah besar isunya hendak membatalkan Pilpres,karena materi yang digugat gak ketemu,tidak berkaitan dengan kecurangan Pilpres,harusnya dia membongkar kecurangan !! Walaupun ada,dia bisa menyerang KPU.KPU bila curang dan terbukti ada benar fakta hukumnya,maka di batalkan fakta hukumnya,PILPRES ULANG.
“Nah…inikan yang dipersoalkan Bansos,lagian kan.. Bansos diketuk palu oleh DPR RI, pengesahan ketuk palunya sudah di syah-kan,bahwa penyalurannya oleh eksekutif (Kementrian) itukan wewenang Eksekutif,”tegasnya.
Terkait Pilkada tahun 2024 Kota Depok, Hasbullah menyampaikan kepada zonadinamika.com ,”kalau kita mau berfikir untuk masa depan anak -anak kita,maka pilkada tahun ini adalah peluangnya,”katanya.
“Polanya dari tahun -ketahun sama.Bang S kepinginnya kan jadi D1, tidak mau jadi D2, tapi apa yang terjadi ? Dia jadi D2 dulu 5 tahun.Siklus itu dari masa -kemasa berulang, walaupun obyeknya berubah, polanya sama.Wacana menaikkan figur lain,sudah tidak ada,namun bila daya dukung yang lainnya kuat, dia pasti mundur,”tutur Has.
“Terkait WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WTP itu perhitungan anggaran, bukan prestasi unggulan.Artinya bila APBD Depok 4,7 Triliun,uang masuk dan uang keluarnya itu murni di kas daerah,itu sudah termasuk WTP.WTP itu hanya a just dari audit.
Tapi bila ADIPURA , ini baru prestasi bang…! Sebab analisanya kompleks dibandingkan dengan WTP. WTP itu bicara cash flow, bila tidak ada penyimpangan,tidak ada masuk ke rekening pribadi,semua ke kas daerah,itu mengarah ke WTP.
Dilihat dari keberhasilan roda pemerintahan,itu dipandang dari RPJMD/ tahun laporan pemerintah daerah, Silpanya bagaimana? Serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, SDM serta janji politik pemimpin daerahnya, apakah telah dilaksanakan dengan baik ? Perlu diingat, kader mereka sebagai penggerak,yang dapat mereka semua, duitnya dari APBD,”tutup Hasbullah, anggota komisi IV DPRD Jabar, Fraksi PAN , 3 periode.
(des-ish).
