Sumbar-Zonadinamikanews.com,-Dugaan mark up terhadap alokasi dana BOS di SMKN 1 Painan, agaknya semakin tidak bisa di sangkal, selain berusaha menghilangkan komunikasi dengan cara memblokir nomor whatsApp wartawan, saat di konfirmasi media ini.
Juga oknum kepsek tersebut, berdalih akan konfirmasi dulu dengan alasan, jawaban tersebut, saat Rismawati selaku ketua LSM LAMI DPD Sumbar berusaha melakukan klarifikasi terkait dugaan penggelembungan anggaran pada sejumlah kegiatan sekolah yang di danai BOS tahun 2023 tersebut.
SMKN 1 Painan yang di komandoi oleh Gusrial selaku kepala sekolah dan kuasa pengguna anggaran, patut diduga bahwa dana bantuan operasional sekolah yang di transfer melalui rekening sekolah, disinyalir juga tersalur ke kantong pribadi oknum kepsek.
Dugaan azas mamfaat tersebut, berpotensi telah merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri oknum kepsek.
Dugaan penggelembungan anggaran kegiatan yang di danai APBN tersebut berpotensi pada kegiatan Administrasi kegiatan sekolah Tahap I Rp. 97.283.050 + tahap II Rp. 113.815.097, kegiatan pengembangan perpustakaan Tahap I Rp. 91.050.000 Tahap II Rp. 61.915.00, pemeliharaan sarana dan prasarana Tahap I Rp. 95.928.380+ Tahap II Rp. 151.280.730. Angka-angka ini benar di luar pemikiran akal sehat, sebab angka tersebut tidak sesuai fakta dilapangan, apalagi dalam kegiatan sarana prasarana, administrasi Sekolah dan pengembangan perpustakaan dan assesmen/evaluasi pembelajaran.
Banyak pihak mendesak penegak hukum untuk memeriksa oknum kepsek SMKN 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, guna penyelamatan uang negara dari tangan oknum bermental korupsi.
Diketahui, SMKN 1 Painan pada tahun 2023 mendapatkan dana BOS tahap Satu Rp 893.600.000 dan tahap dua Rp 893.600.000.
Salah seorang tenaga pendidik di SMKN 1 Painan pada media mengatakan, ” Ah soal mark up anggaran di sejumlah kegiatan sekolah yang didanai BOS sudah tidak aneh, bohong besar bila oknum kepsek tidak melakukan dugaan penggelembungan anggaran, kordinasi damai antara oknum pemeriksa dengan oknum kepsek, guna memuluskan pemeriksaan sudah hal biasa, apalagi sampai memblokir nomor wartawan saat melakukan klarifikasi, hal itu semakin membuka tabir dugaan kejahatan, tegas oknum pendidik yang tidak mau di sebut namanya.
Rismawati ketua LSM LAMI DPD Sumbar juga mencurigai gaya oknum kepsek tersebut, masa di konfirmasi alasan nya tanya dulu atasan nya, atasan yang mana, sementara penanggungjawab penuh atas dana BOS itu adalah kepala sekolah, ucap Risma.
Jawaban akan menanyakan atasan, membuat kita makin curiga, maka, tidak menutup kemungkinan, dugaan korupsi dana BOS di SMKN 1 Painan ini akan kita laporkan pada penegak hukum, Tegas Risma. (bersambung/z)
