JAKARTA —Zonadinamikanews. Tim Hukum PASTI (Pengacara dan Aktivis Sejati) kembali mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan perlindungan hukum bagi Divia Bunga Azzahra, perempuan yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman.
Pada Senin, 26 Oktober 2026, Tim Hukum PASTI melanjutkan upaya pendampingan dengan mendatangi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta untuk mengupayakan akses terhadap perlindungan dan layanan bagi Divia Bunga Azzahra.
Kunjungan kedua ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan Tim Hukum PASTI dalam memastikan kebutuhan perlindungan korban mendapatkan perhatian dari lembaga yang berwenang. Sebelumnya, pada hari yang sama, Tim Hukum PASTI juga mendampingi Divia bersama kedua orang tuanya mengajukan permohonan pendampingan, asesmen psikologis, dan fasilitas pemulihan trauma kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan.
Bagi Tim Hukum PASTI, perjuangan memperoleh keadilan tidak cukup hanya berfokus pada proses penanganan perkara di kepolisian. Aspek keamanan, kebutuhan perlindungan, dukungan psikologis, serta pemenuhan hak korban juga perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan hukum.
EMPAT JAJARAN TIM HUKUM PASTI DAMPINGI DIVIA BUNGA AZZAHRA
Dalam kunjungan ke LPSK tersebut, Tim Hukum PASTI melibatkan empat jajaran pengurus dan pendamping yang berkomitmen mengawal upaya perlindungan bagi Divia Bunga Azzahra, yaitu:
- Rudy Silfa, S.H., M.H. — Ketua Umum DPP PASTI sekaligus Ketua Tim Hukum.
- Majidah Hilmiy Ashory, S.E., S.H. — Wakil Ketua Umum DPP PASTI.
- Andri — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PASTI.
- Tana — Sekretaris DPD PASTI Provinsi Banten sekaligus jurnalis.
Keterlibatan keempat jajaran tersebut merupakan bentuk dukungan kelembagaan PASTI dalam mendampingi Divia memperjuangkan akses terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban dugaan tindak pidana.
Pendampingan ini juga menunjukkan bahwa Tim Hukum PASTI berupaya menjalankan tanggung jawabnya secara menyeluruh, baik dalam mendampingi klien menghadapi proses hukum maupun mengupayakan akses terhadap layanan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan.
Tim Hukum PASTI berharap langkah tersebut dapat membantu memastikan kebutuhan Divia memperoleh perhatian yang semestinya, dengan tetap menghormati kewenangan lembaga terkait dan hak semua pihak.
KUNJUNGAN KEDUA, PERLUAS UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN
Kunjungan ke LPSK menjadi langkah lanjutan setelah Tim Hukum PASTI mengupayakan akses layanan perlindungan dan pemulihan melalui UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.
LPSK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kunjungan ini, Tim Hukum PASTI berupaya mendorong agar kondisi dan kebutuhan Divia Bunga Azzahra dapat ditelaah sesuai dengan kewenangan LPSK.
Tim Hukum PASTI memandang bahwa kebutuhan perlindungan korban perlu dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan keamanan, serta kaitannya dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Karena itu, kunjungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperoleh penanganan yang tepat, tanpa mendahului hasil penilaian maupun keputusan lembaga yang berwenang.
TIGA ASPEK PERLINDUNGAN YANG DIPERJUANGKAN
Dalam upaya pendampingan ini, Tim Hukum PASTI menaruh perhatian pada tiga aspek utama.
- Perlindungan dan keamanan korban
Tim Hukum PASTI mengupayakan agar kebutuhan keamanan Divia Bunga Azzahra dapat dinilai secara objektif, termasuk apabila terdapat risiko ancaman yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai korban dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Bentuk perlindungan yang dapat diberikan akan mengikuti hasil penilaian dan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemenuhan hak korban selama proses hukum
Tim Hukum PASTI mendorong agar hak-hak Divia sebagai korban mendapatkan perhatian selama proses penanganan perkara di Polres Tangerang Selatan berlangsung.
Pendampingan tersebut diharapkan membantu korban memahami hak-haknya, memperoleh informasi yang diperlukan, serta menjalani proses hukum dengan dukungan yang memadai.
- Koordinasi perlindungan dan pemulihan
Selain mengupayakan perlindungan melalui LPSK, Tim Hukum PASTI juga mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan perlindungan dan pemulihan psikologis korban dapat ditangani secara tepat.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan kebutuhan korban secara menyeluruh dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.
Tim Hukum PASTI menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bentuk permohonan dan ikhtiar pendampingan. Pemberian layanan maupun bentuk perlindungan tertentu tetap bergantung pada penilaian, prosedur, dan keputusan lembaga yang berwenang.
PERKARA MASIH BERJALAN DI POLRES TANGERANG SELATAN
Perjuangan memperoleh perlindungan melalui LPSK ini berkaitan dengan perkara dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap Divia Bunga Azzahra yang masih berjalan di Polres Tangerang Selatan.
Tim Hukum PASTI menegaskan bahwa upaya perlindungan korban tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi penyidikan ataupun mendahului kesimpulan aparat penegak hukum.
Sebaliknya, perlindungan dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang perlu berjalan beriringan. Proses penyidikan harus tetap berlandaskan fakta, bukti, dan ketentuan hukum, sementara kebutuhan keamanan serta pemulihan korban patut memperoleh perhatian yang semestinya.
Tim Hukum PASTI berharap koordinasi dengan lembaga terkait dapat membantu memastikan bahwa aspek perlindungan korban tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung.
Apabila terdapat hasil asesmen atau rekomendasi yang relevan dengan penanganan perkara, penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
RUDY SILFA: PERLINDUNGAN KORBAN HARUS DIPERJUANGKAN MELALUI JALUR HUKUM
Rudy Silfa, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP PASTI sekaligus Ketua Tim Hukum, menegaskan bahwa kunjungan ke LPSK merupakan bagian dari komitmen tim dalam memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Divia Bunga Azzahra.
Menurut Rudy, pendampingan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dalam menghadapi proses hukum, tetapi juga dalam mengupayakan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.
“Setelah mengupayakan akses pendampingan dan pemulihan psikologis melalui UPTD PPA Kota Tangerang Selatan, kami melanjutkan langkah ke LPSK. Kami ingin agar kebutuhan perlindungan Divia Bunga Azzahra dapat dinilai oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Rudy Silfa.
Ia menambahkan, Tim Hukum PASTI berharap LPSK dapat menelaah kebutuhan korban secara objektif dan memberikan tindak lanjut sesuai hasil penilaian serta kewenangannya.
“Kami tidak ingin hak dan kebutuhan korban terabaikan. Perlindungan, keamanan, dan pemulihan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, seiring dengan proses penanganan perkara di kepolisian. Namun, seluruh langkah harus tetap ditempuh melalui prosedur hukum yang benar,” tegasnya.
Rudy juga menegaskan bahwa Tim Hukum PASTI menghormati kewenangan LPSK, UPTD PPA, dan Polres Tangerang Selatan dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Prinsip kami jelas: memperjuangkan hak klien, mengupayakan perlindungan korban, dan menghormati proses hukum. Kami akan terus mendampingi Divia melalui jalur yang sah, profesional, dan bertanggung jawab,” tutup Rudy Silfa.
PASTI TEGASKAN KOMITMEN MENGAWAL HAK KORBAN
PASTI (Pengacara dan Aktivis Sejati) menegaskan komitmennya untuk mendampingi korban dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum yang berlaku.
Kunjungan ke LPSK dan pengajuan permohonan ke UPTD PPA Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari upaya mengakses layanan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan Divia Bunga Azzahra.
PASTI berharap setiap permohonan dapat ditelaah dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASTI juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi pribadi, dokumen sensitif, maupun materi yang dapat mengganggu privasi dan kondisi psikologis korban.
Bagi PASTI, memperjuangkan keadilan berarti turut memperhatikan keselamatan, hak, dan martabat korban, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah serta hak semua pihak dalam proses hukum.
MEMBELA KEBENARAN, MENEGAKKAN KEADILAN UNTUK RAKYAT
Kunjungan Tim Hukum PASTI ke LPSK pada Senin, 26 Oktober 2026, menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperjuangkan akses perlindungan bagi Divia Bunga Azzahra.
Bersama empat jajaran pendamping, Tim Hukum PASTI berkomitmen mengawal kepentingan hukum klien sekaligus mendorong agar kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban mendapatkan perhatian yang layak.
PASTI berharap upaya tersebut dapat mendukung proses hukum yang profesional, objektif, dan bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak seluruh pihak.(zdn)
