PADANG PARIAMAN-Zonadinamikanews.com,-Dugaan banyaknya alat mesin nelayan dari pemerintah dan aspirasi wakil rakyat yang di jual oleh oknum ketua maupun anggota kelompok tani nelayan menjadi bahan perbincangan di kabupaten Padang Pariaman.
Pasalnya Bantuan alat dan mesin Tempel 13 PK, 15 PK, 40 PK untuk anggota kelompok usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Padang Pariaman menuai sorotan karena diduga hanya dikuasai secara pribadi dan diperjualbelikan. Jumlah mesin bantuan tersebut yakni 52 Unit untuk Anggota Kelompok Usaha Bersama di kabupaten Padang Pariaman.
Dari beberapa sumber yang dapatkan Zonadinamikanews.com mengatakan kalau bantuan Pokir dari H. Nurnas tahum 2024 seperti mesin tempel 13 PK, 15 PK, dan 40 PK yang diberikan untuk kelompok usaha Bersama (KUB) diperjualbelikan.
Hampir semua bantuan kelompok Nalayan khususnya mesin tempel diperjualbelikan oleh anggota kelompok Nelayan yakninya yang terjadi dikecamatan Sungai Limau.
Tidak hanya di jual menurut sumber, bahkan ada juga bantuan Pokir tersebut yang hanya dikuasai oleh ketua kelompok tani Nelayan tidak pernah diberikan pinjam pakai kepada para anggota.
Padahal sebelum pengambilan bantuan tersebut Baik Ketua maupun anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) telah menandatangani Surat Pernyataan yang berisi perjanjian tidak akan memperjual belikan mesin bantuan tersebut. Namun kenyataannya berbeda.
Petani berharap agar pemerintah maupun pihak kepolisian dan kejaksaan turun kelapangan untuk melakukan investigasi terkait banyaknya alsintan bantuan pemerintah maupun aspirasi wakil rakyat yang dijual oleh oknum tertentu yang menerima.
Dengan adanya temuan ini maka dilakukan Konfirmasi melalui WhatsApp dengan H. Nurnas selaku Pemberi Bantuan Pokir tahun 2024 berupa Mesin Tempel 13 PK, 15 PK dan 40 PK, ” Tentang bantuan itu sesuai dengan aturan tidak boleh diperjual belikan, jika itu terjadi, sesuai dengan ketentuan waktu diserahkan oleh Dinas, itu menjadi resiko dan tanggung jawab si penerima demikian makasih”. Ucapnya.
” Dalam pengawasan setelah diserahkan oleh Dinas tentu ada di PPL dan begitu juga Dinas Kabupaten dan Dinas Di Provinsi. Untuk klasifikasi sebaiknya dan atau seharusnya tentu ke Dinas yang bersangkutan” sambunya mengakhiri.
Memperjualbelikan bantuan nelayan dari pemerintah adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi, serta bisa juga termasuk penipuan dan penggelapan.
Anggota Kelompok Usaha Bersama yang memperjualbelikan mesin bantuan melanggar UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:
Undang-undang ini mengatur tentang perikanan, termasuk hak dan kewajiban nelayan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk dalam hal jual beli bantuan, dapat dikenakan sanksi pidana.
Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Perikanan.
Kelompok Nelayan barcelona lohong Kecamatan Sungai limau yang diketuai oleh Bila madi bukan satu kali memperjualbelikan mesin bantuan, akan tetapi sudah terlalu sering, seakan kebal hukum. Disaat dikonfirmasipun bila madi bungkam.
Kabid Perikanan Tangkap Asril, terkait perjualbelian Mesin Bantuan yang dilakukan oleh ketua kelompok, “Dari hasil temuan adanya KUB yang menjual mesin bantuan pokir Nurnas kegiatan DKP Provinsi di lohong sungai limau, setelah kami lakukan penelusuran ternyata memang benar adanya penerima bantuan yang telah menjual mesin tempel atas jasril anggota KUB Barselona, setelah bidang tangkap melakukan pembinaan yang bersangkutan bersedia mengambilnya mesin tersebut untuk kembali, dengan perjanjian tertulis ditandatangani dalam, dinas memberi waktu selambat lambatnya hari jum’at tanggal 26 juli 2025″Jawabnya.
Ternyata setelah surat pernyataan perjanjian tersebut dibuat yang mana akan di kembalikan paling lama pada tanggal 26 Juli 2025, namun hingga saat ini mesin bantuan tersebut belum juga dikembalikan. (Z).
