PESISIR SELATAN -Zonadinamikanews.com. Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa/ Nagari Nanggalo, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dituding sejumlah masyarakat ada permainan kotor oleh oknum ketua KPPS.
Masyarakat me nilai, perekrutan KPPS di Nagari Nanggalo tidak terlepas dari kepentingan pribadi dan keluarga besar ketua KPPS, karena ketua KPPS merekrut yang dia mau baik, masyarakat umum dan juga dari kalangan ANS/PNS. Dan PNS yang di terima jadi KPPS tersebut diduga keras tanpa ada izin dari atasan dimana PNS tersebut bekerja.
Permintaan izin dari atasan tersebut di tegaskan di Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur syarat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
“Pengumunan akan perekrutan KPPS yang di buka secara umum seakan hanya formalitas saja,sebab di Desa Nanggalo ini, bahwa KPPS yang di ambil tetap saja KPPS yang lama, dan yang baru mendaftar tidak di terima dengan alasan tidak lulus wawancara, anehnya lagi, begitu banyak KPPS yang di rekrut kental nepostisme, karena ketua KPPS banyak merekrut dari keluarga besarnya, bahkan ada dari satu keluarga di rekrut dua sampai tiga orang jadi KPPS dan ada keluarga ketua KPPS melibatkan keluarganya yang PNS jadi KPPS, jadi anak-anak mudah yang baru mendaftar jadi KPPS tidak di beri kesempatan, kami menduga, ketua KPPS sengaja agar keluarga besarnya yang menikmati honor KPPS yang di berikan oleh pemerintah tersebut, ini kan benar-benar keterlaluan dan tidak memikirkan orang lain, maka kami sangat berharap, KPPS yang di rekrut oleh Mulyadi selaku ketua KPPS harus di tinjau ulang,demi pemerataan pemberdayaan masyarakat dan hajat nasional ini dan juga banyak usia KPPS yang usianya melewati batas” tergas sejumlah masyarakat.
Mulyadi selaku ketua KPPS saat di konfirmasi media ini, bahwa dugaan perekrutan KPPS berbau nepotismes tersebut, enggan menyangkal dan mengakuinya ada aroma nepotisme tersebut, seraya berjanji akan mengeluarkan anaknya yang menjadi KPPS.
“Semua proses perekrutan KPPS sudah kami lakukan, baik wawancara dan pengecekan dokumen, soal pengumuman terbuka untuk umum itu bukan urusan kami, ya memang ada nepostisme, dan sekarang anak saya yang jadi KPPS akan saya keluarkan” jawabnya.(feriska)
