TAPUT-Zonadinamikanews. oknum yang mengaku sebagai tim sukses bupati saat pemilihan kepala daerah dan mengaku bergabung dalam organisasi barisan keras tersebut nekat menawarkan jasa pada masyarakat, bahwa dirinya bisa memasukan tenaga honor di lingkungan RSUD dan PDAM atau di lingkungan pemkab taput asal ada uang pelicin bagi orang dalam.
Aksi pencorengan nama baik Bupati Tapanuli Utara ini mendapat kecaman atau reaksi keras dari sejumlah penjabat di lingkungan pemkab Tapanuli, bahwa tindakan oknum tidak bisa di tolelir, selain merusak nama baik bupati juga telah merugikan masyarakat yang lagi kesulitan mencari pekerjaan dan oknum ini harus di tindak tegas dengan hukum.Apapula yang menyarankan agar di bicarakan dengan baik-baik agar uang dan dokumen penting tersebut lebih baik dikembalikan karena dokumen itu penting.
“Bapak bupati tidak perna meminta pada para tim sukses untuk merekrut tenaga honor dan memang saat ini belum ada perekrutan, dan bila ada mengaku tim sukses merekrut apalagi mintain uang, itu jelas penipuan, kami mendukung pada keluarga korban melaporkan oknum tersebut ke polisi untuk di proses hukum” tegas ajudan bupati pada media ini.
Dukungan yang sama agar di laporkan pada polisi juga datang dari pihak RUSD Taput, saat menjabat sebagai PLt. Direktur RSUD Tarutung dr. Bobby Simanjuntak. dengan tegas mengatakan, bahwa pihak rumah sakit tidak ada perekrutan untuk tenaga honor, dan juga tidak memakai jasa outsourcing.
“Kami tegaskan RSUD Tarutung tidak ada perekrutan tenaga honor dan juga bahwa perekrutan tidak memakai jasa outsourcing, dan memang ada pemilik outsourcing yang datang memohon mohon agar menerima honor, tapi tidak saya tanggapi, jadi kalau ada yang mengatakan bisa memasukan tenaga honor ke RSUD melalui outsourcing itu tidak benar, dan kalau bisa kalian kasi tahu ke saya siapa nama korban tersebut” kata dr. Bobby Simanjuntak beberapa waktu lalu.
dr. Bobby Simanjuntak berharap kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati kepada oknum yang mengaku bisa memasukan tenaga honor di lingkungan pemerintahan Tapanuli Utara, jangan sampai tertipu, pesannya dan melaporkan oknum tersebut pada polisi.
Penegasan oknum harus di tindak tegas datang dari Tampubolon salah seorang tim sukses bupati taput mengatakan.
“Tindakan ini tidak boleh di biarkan, apalagi membawa-bawa tim sukses bupati, peristiwa ini harus di sampaikan ke bupati JTP, karena setahu kami, bupati tidak perna menyarankan tim suksesnya melakukan perekrutan untuk tenaga honor, ini sudah jelas-jelas penipuan, organisasi GARIS KERAS ini sebenarnya kelompok kecil atau tidak begitu berpengaruh saat pilkada, anggotanya juga belum tentu ada 100 orang, karena hanya di tingkat desa” tegas Tampubolon.
Namun hingga sampai hari yang di janjikan untuk mengembalikan uang tersebut tidak mengembalikan, namun oknum menghilang mendadak dengan menonaktifkan nomor telepon sehingga sulit untuk di hubungi.
“Kami sudah berusaha menemui ke rumahnya, kami tunggu sampai larut malam tapi dia tidak ada, telepon nya pun tidak bisa di hubungi, menghilang mendadak begitu saja setelah viral do media sosial” kata orang tua pelamar.
Selain dugaan menipu, juga penghilangan dokumen negara atau dokumen penting.
“Dokumen penting anak kami juga tidak kelihatan yang kami duga telah di rusak atau di hilangkan”, terang mereka.
Sepertinya dia pulang tengah malam dan keluar rumah subuh, dia lakukan untuk menghindari kami agar tidak bisa ketemu, ya berusaha menghindar lah, kata orang tua anak.
Bila dia tidak ada niat baik untuk mengembalikan dokumen dan uang itu, dengan terpaksa kami membuat LP atau laporan polisi, agar ketahuan kemana uang itu. Tambah orang tua anak.
Atas dugaan penghilangan dokumen penting ini, oknum melanggar terancam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492,
Pasal 378 KUHP (Penipuan Umum): Mengatur tentang tindakan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang.
Baik Dokumen Umum/Swasta maka Jika Anda dengan sengaja menghilangkan, menghancurkan, atau merusak dokumen milik orang lain, Anda dapat dijerat Pasal 406 KUHP (tentang perusakan barang) dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
Dokumen Milik Negara/Publik, jika anda menghilangkan atau merusak dokumen yang dilindungi negara dapat dijerat dengan Pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun.
Penggelapan Dokumen, maka Jika seseorang dengan sengaja menguasai dan menolak mengembalikan dokumen penting milik orang lain (seperti ijazah atau sertifikat), pelaku dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
Sinaga pemilik outsourcing ketika hubungi media via pesan singkat WhatsApp ” saya direktur perusahaan, saya tidak perna menerima uang, jadi saya tidak tahu soal itu, ke siapa kalian kasih ke dialah kalian minta pertanggungjawaban, kecuali kalau saya yang ngomong sama kalian, dan memang isu itu perna saya dengar, kalian ancam aja dia dan bila perlu kalian laporkan, ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ada oknum yang mengaku tim sukses bupati Tapanuli Utara gentayangan melancarkan aksinya untuk iming-iming bisa membantu masuk jadi tenaga honor di lingkungan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan dinas lainya di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Dengan merasa gagahnya menyakinkan calon mangsanya untuk memberikan keyakinan, bahwa sebuah outsourcing yang juga pengurus outsourcing tersebut adalah tim sukses bupati taput, bisa membantu anak masuk jadi honor di lingkungan pemerintahan tapanuli Utara asal ada uang pelicin.
“Oknum tersebut mengaku dapat perintah dari bupati untuk mencari anak yang mau jadi tenaga honor melalui outsourcing, karena kami merasa yakin, kami nurut-nurut saja, lalu kami serahkan surat lamaran anak kami serta uang Rp.2 juta yang katanya untuk orang dalam” ucap salah seorang ibu.
Seraya mengatakan, pada awalnya mereka mengaku tidak menyimpan rasa curiga terhadap oknum tersebut, mereka curiga setelah berbulan bulan tidak ada perkembangan atas lamaran anak mereka.
” Karena di bilang atas permintaan bupati, kami jadi percaya, lama kelaman dan setiap kami tanya banyak alasan , katanya proses masih di tunda, karena direktur RSUD Tarutung belum definitif melainkan masih pelaksana tugas (PLT), jawaban itu yang selaku kami dapatkan.
Anehnya lagi.kami tidak di kasi tahu nama outsourcing yang di maksud, siapa pemilik outsourcing tersebut. sementara informasi yang kami dapatkan, bahwa outsourcing tidak di perbolehkan merekrut calon tenaga honor di pemerintahan selain merekrut tenaga keamanan (satpam), dan cleaning service, kata ibu tersebut dengan nada tanya.
Ketika media melakukan penelusuran akan kebenaran terkait ada tidaknya perekrutan tenaga honor di RSUD Tarutung PLt. Direktur RSUD Tarutung dr. Bobby Simanjuntak. dengan tegas mengatakan, bahwa pihak rumah sakit tidak ada perekrutan untuk tenaga honor, dan juga tidak memakai jasa outsourcing.
“Kami tegaskan RSUD Tarutung tidak ada perekrutan tenaga honor dan juga bahwa perekrutan tidak memakai jasa outsourcing, dan memang ada pemilik outsourcing yang datang memohon mohon agar menerima honor, tapi tidak saya tanggapi, jadi kalau ada yang mengatakan bisa memasukan tenaga honor ke RSUD melalui outsourcing itu tidak benar, dan kalau bisa kalian kasi tahu ke saya siapa nama korban tersebut” kata dr. Bobby Simanjuntak.
dr. Bobby Simanjuntak berharap kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati kepada oknum yang mengaku bisa memasukan tenaga honor di lingkungan pemerintahan Tapanuli Utara, jangan sampai tertipu, pesannya.
Hal yang sama juga informasi yang di himpun media ini dari sumber di PDAM Tapanuli Utara, bahwa pada intinya pihak PDAM tidak membuka lowongan kerja secara resmi di PDAM. Apalagi sampai memakai jasa
outsourcing.
“Secara resmi saat ini di PDAM Taput tidak ada perekrutan, sekilas info memang saya dengar ada perekrutan yang di lakukan oleh oknum dari sebuah outsourcing tapi itu tidak resmi, mungkin hanya karena hubungan emosional atau kedekatan pemilik outsourcing dengan dirut PDAM makanya mereka di terima, tapi itu bukan honor, itu hanya tenaga mangang dan selama 6 bulan tidak mendapat apa-apa atau tidak mendapat bayaran dari PDAM, serta tidak ada jaminan mereka untuk di angkat jadi karyawan PDAM Taput”. Beber sumber.
Seraya menegaskan, perekrutan tenaga honor di PDAM Taput tidak memakai jasa outsourcing, dari outsourcing itu hanya tenaga cleaning service, tenaga yang lain tidak bisa.
“Kalau ada penarikan uang yang dilakukan oknum outsourcing alasan untuk biaya proses atau untuk orang dalam, itu tidak benar, itu sudah termasuk unsur penipuan. Tambah Sumber. (tim)
