SUMUT-Zonadinamikanews. Menyikapi ditemukanya surat dari Ketua DPD LSM WIBARA (Wira Bhakti Nusantara) bernama WS dan beredar di sejumlah sekolah di wilayah hukum sumatera utara, salah seorang tokoh masyarakat dengan tegas mengatakan, bahwa seseorang memakai gelar palsu saat bersurat ke lembaga pemerintahan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Secara tegas melarang penyalahgunaan gelar akademik serta profesi yang tidak sah oleh pihak yang tidak berhak.Penggunaan gelar palsu oleh seorang saksi saat bersurat secara resmi kepada instansi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana serta berdampak pada kredibilitas kesaksiannya di mata hukum.Kata sumber.
Sumber menambahkan, Ancaman Pidana bagi Penggunaan Gelar Palsu, yang nencantumkan gelar akademik, profesi, atau vokasi yang tidak sah dalam dokumen resmi—termasuk surat kepada pemerintah—merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Pasal 272 ayat (2) secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang terbukti palsu dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V (hingga Rp500 juta).
UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003). Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta. UU Pendidikan Tinggi (UU Nomor 12 Tahun 2012). Pasal 28 ayat (7) jo. Pasal 93 melarang perseorangan menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Maka setiap orang yang terbukti memakai gelar palsu saat bersurat resmi kepada instansi pemerintah, maka bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana penggunaan gelar palsu sekaligus diajukan kepada instansi/hakim terkait untuk menggugurkan kredibilitas kesaksian yang bersangkutan. Beber sumber.
Seraya berharap, untuk membuat efek jerah, meminta sejumlah kepala sekolah yang menerima surat klarifikasi yang memakai gelar yang diduga palsu, agar tidak segan-segan melaporkan pada pihak kepolisian.
“Seharusnya bila dia mengaku LSM berarti harus paham UU dan jangan sembarang mencantumkan gelar di belakang nama, apalagi pencantuman gelar itu berhubungan dengan pemerintahan, itu beresiko sekali dan termasuk tindakan pidana, apalagi oknum LSM tersebut, nekat mencantumkan gelar sarjana hukum demi menakut-nakuti pejabat yang hendak di klarifikasi terkait penggunaan uang negara, hal itu sangat berbahaya” tegas salah seorang ketua LSM di medan.
Salah seorang kepala sekolah yang mendapatkan surat klarifikasi dari ketua DPD LSM WIBARA sumut terkait dana BOS merasa curiga atas surat yang di terima mereka, surat klarifikasi yang lengkap dengan kop surat dan di stempel dan di tanda tangani oleh Wilman Siallangan dan menulis gelar SH di belakang nama, namun penulisan gelar SH tersebut tidak di lengkapi dengan tanda baca yang benar dalam menulis gelar, merasa curiga, oknum kepsek tersebut mencoba diskusi dengan salah seorang ketua LSM di sumut yang di ketahui dekat dengan ketua DPD LSM WIBARA (Wira Bhakti Nusantara) dan menanyakan, apakah benar WS gelar sarjana hukum, ya saya jelaskan tidak, gelar itu bodong” jawab ketua LSM tersebut.
“Saya jelaskan pada kepsek tersebut, setahu saya tidak sarjana hukum, karena tahu percis itu ketua DPD LSM WIRABA sumut dan lama bergabung dengan dengan saya, itu bukan sarjana hukum, maka bagi setiap lembaga swasta maupun pemerintah, bila mendapatkan surat klarifikasi melalui lembaga resmi, harus hati-hati, itu sudah termasuk penipuan atau pembohongan atau diduga ada unsur untuk menakut-nakuti orang yang di tujuh, harus hati-hati” ujar sumber.(cijes)
