PADANGSIDEMPUAN-Zonadinamikanews. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP., M.SP bersama kabid pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) seakan bersepakat tutup mulut terkait dugaan pelanggaran pengalokasian anggaran revitalisasi gedung sekolah untuk TK Roiqoh Barokah di Padangsidimpuan.
Karena menurut informasi yang berhasil di terima oleh media ini, bahwa seharusnya anggaran revitalisasi yang di peruntuhkan pada TK Roiqoh Barokah di alokasikan di alamat Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, namun fakta dilapangan, kegiatan revitalisasi yang sumber dananya dari APBN tahun 2026 tersebut sebesar Rp.1.382.535.000, tidak di kerjakan pada alamat saat pengajuan awal, melainkan ke lokasi lain.
Sementera menurut ketentuan umum, bahwa pemindahan lokasi revitalisasi gedung sekolah tidak bisa di lakukan sepihak dan harus persetujuan menteri pendidikan.
“Anggaran revitalisasi gedung sekolah tidak bisa dipindahkan lokasinya secara sepihak ke sekolah atau wilayah lain setelah dana tersebut ditetapkan,karena Sebagai dana direktif pusat—bersifat by name, by address. Artinya, anggaran ditransfer langsung berdasarkan hasil verifikasi data Dapodik dan dokumen perencanaan yang mengunci koordinat lokasi (geotagging) sekolah penerima. Perpindahan atau penyesuaian alokasi anggaran hanya dimungkinkan dalam kondisi khusus melalui mekanisme resmi dan harus melakukan Usulan Resmi dan Revisi Rencana Kegiatan (RK), dan Pemerintah Daerah tidak boleh langsung memindahkan dana tersebut. Dinas Pendidikan harus mengajukan permohonan revisi dokumen rencana kegiatan ke kementerian terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) tapi kenapa itu dipindahkan” tegas sumber dengan nada tanya.
Diduga Ada Persekongkolan Jahat di Proyek Revitalisasi TK Roiqoh Barokah di Padangsidimpuan
Lebih jaug sumber mengatkan, Fakta Dilapangan, Pengerjaan revitalisasi gedung sekolah bukan berada di bangunan lama Taman Kanak-Kanak (TK) Roiqoh yang beralamat di Dusun Dua Desa Pintu Langit Jae, Kecamatan Angkola Julu, atau berlokasi di Dusun Enam Desa Pintu Langit Julu, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.dan Pemasangan papan informasi revitalisasi berbeda alamat atau tidak sesuai dengan yang tercantum pada papan infromasi, dalam papan informasi tertuli lokasi PINTU LANGIT JAE, dan terpasang di PINTU LANGIT JULU.
Kata sumber, Setelah adanya pencairan anggaran revitalisasi gedung sekolah dan lokasi pelaksanaan di pindahkan patut di pertanyakan dan berpotensi terjadinya dugaan manipulasi atau pemalsuan dokumen secara umum, sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau Pasal 391 UU No. 1/2023 (KUHP Baru) tentang tindak pidana pemalsuan surat.Ancaman hukuman pidana untuk pelaku pemalsuan dokumen adalah penjara paling lama 6 tahun. Dalam KUHP Lama Pasal 263 ayat (1) untuk pihak yang membuat surat palsu/memalsukan, dan Pasal 263 ayat (2) untuk pihak yang sengaja menggunakan dokumen palsu tersebut. KUHP Baru (UU 1/2023) Pasal 391, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Kategori VI.
Oleh karena itu, penegak hukum harus melakukan tindakan untuk melakukan pemeriksaan dokumen revitalisasi gedung sekolah tersebut, guna menghindari terjadinya rekayasa dokumen dalam penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN tersebut.
Media ini berusaha untuk mendapatkan klarifikasi dari Ahmad Rizki Hariri Hasibuan, S.STP., M.SP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, selalu gagal, surat klarifikasi yang di kirimkan media ini, juga tidak di jawab, melainkan di over ke kabid.
“Surat bapa sudah diteruskan ke kepala bidang, dan pesan bapa agar media menjumpai kepala bidang saja” Kata ibu Ida Siregar.
Seperti sudah bersekongkol unttuk tutup mulut, sang Kabid saat ditemui di kantornya selalu tidak ada, dihubungi melalui telepon whatsApp baik Chat selalu tidak di respon.
Bahkan Kepala desa Andi Sakti Rifai Siregar diduga telah mendapatkan suap yang tadinya garang dalam menyikapi kejanggalan akan pemindahan lokasi proyek tersebut, belakangan ini terlihat ciut yang diduga dapat tekanan dari oknum berkompeten atau terindikasi terima suap dari oknum pengelola anggaran revitalisasi gedung sekolah tersebut.
“Sampai sekang saya tidak tahu soal status tanah lokasi bangunan baru, tapi soal pemberitaan kalau bisa jangan di teruskan, nanti kalau berurusan dengan polisi, saya di panggil-panggil takut terganggu pekerjaan saya, nantilah saya bicara dengan pemilik yayasan” jawab sang kades sambil mematikan telepon. (leo)
