Rencana Pembangunan Daerah Dan Politik,

0
530

Pembangunan daerah yang terencana dan tertata apik, tidak terlepas dari rancangan yang dibuat sebelumnya. Sebaliknya, bila Penataan pembangunan dicampuri pihak lain yang bukan terkait dengan perencan, maka penataan pembangunan akan terlihat tak menentu.

Seperti di Kabupaten Labuhanbatu, terkesan penataan pembangunan di desa-desa yang pengerjaannya menggunakan dana APBD terlihat semeraut. Pengerjaan pembangunan tidak sepenuhnya selesai dikerjakan, bahkan tidak ada terlihat kelanjutan pembangunan ditahun berikutnya.

Seperti di kecamatan Panaihulu, pembangunan infrastruktur jalan aspal di desa Cinta Makmur sepanjang lebih dari 1.000 meter sudah ada lebih dati 3 tahun lalu. Tapi tidak ada kelanjutan pengerjaannya. Sementara itu, sudah bertahun-tahun jalan menuju pekan ajamu tersebut di rancang menjadi jalan lingkar. Sampai saai ini rencana itu tak pernah terwujud.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah instansi yang mempunyai tugas menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan statistik daerah. Bappeda lah yang seharusnya bertanggung jawab terkait penataan pembangunan Labuhanbatu.

Namun, terkesan perencanaan pembangungan yang dibuat Bappeda tidak pernah di terapkan. Hal tersebut terlihat dari hasil Musrenbang desa yang merupakan bahan Bappeda membuat rancangan pembangunan daerah tidak pernah dilaksanakan malah titik yang tidak diusulkan dibangun.

Akhirnya masyarakat desa bosan, usulan tidak pernah terlaksana. Partisipasi warga desa menghadiri setiap pelaksanaan Musrenbang berkurang. Bila fenomena kehadiran warga saat pelaksanaan Musrenbang terus menurun karena merasa aspirasinya tidak di penuhi, dikhawatirkan semangat swadaya masyarakat dalam pembangunan bisa hilang.

Dari hasi penelusuran dan Informasi di peroleh dari elemen desa yang ada di kecamatan Panai Hulu, ternyata pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan dana APBD, penetapan lokasinya terkesan ada campur tangan anggota dewan setempat. Penetapan itu dilakukan saat anggota DPRD melakukan reses menampung aspirasi masyarakat.

Memang, tidak ada salahnya bila wakil rakyat mewujudkan aspirasi yang disampaikan masyarakatnya. Tapi, selayaknya anggota dewan sebagai penyambung lidah warga terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak Bappeda Labuhanbatu supaya pembangunan tertata dengan baik dan merata.

Selain itu, jika pembangunan tidak menggunakan perencanaan akan mengakibatkan pembangunan daerah tersebut terlihat tidak akan pernah selesai, penataan pembangunan akan terlihat amburadul, dan pembangunan yang harusnya di dahulukan dikarenakan sangat dibutuhkan warga akhirnya dibelakangkan.

Jadi, supaya perencanaan pembangunan tertata dengan baik dan teratur sesuai rancangan yang dibutuhkan warga, pihak Bappeda harus tegas dalam melaksanakan rancangan tanpa ada tekanan kepentingan politik lembaga lain, seperti, Lembaga Dewan.

Sama halnya dengan anggota dewan, sepatutnya tidak memananfaatkan aturan dan tata cara pembangunan menjadi sebuah politik yang hanya bermanfaat untuk pribadi dan golongan, tapi ditengah masyarakat menjadi sebuah gejolak kecemburuan sosial. Biarlah pembangunan Labuhanbutu di laksanakan menurut rancangan dan peraturan.

Olehl :Ahmad Fadhly Koordinator Zonadinamika.online SUMUT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here