Proyek Dana Desa Wajib Swakelola, Tidak Boleh Pakai Kontraktor

0
76

Aceh Timur-ZonadinamikaNews.com-Pendamping Desa diminta melakukan sosialisasi bahwa proyek dana desa wajib dilakukan secara swakelola, alias tidak boleh pakai kontraktor.

Ketentuannya 30 persen harus dipakai untuk membayar upah dan dibayarkan secara harian.
Saiful anwar, salah seorang aktivis laskar antikorupsi indonesia dpc aceh timur berpendapat prinsip pengelolaan dana desa adalah unsur benefit (kemanfaatan) bagi masyarakat.

Dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam pembangunan misalnya, diharapkan tenaga kerja yang diberdayakan adalah masyarakat sekitar desa (SDM Lokal). Bahkan material bangunan pun adalah berasal dari daerah sekitar, sehingga perputaran uangnya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa.

“Swakelola ini benar-benar dikelola oleh desa itu sendiri, tenaga kerja maupun bahan bangunan pun diupayakan dari daerah terdekat,” ungkap saiful kepada awak media jumat (17/10/2019) kemarin.
Mengenai sistem swakelola sangat jelas dengan kehendak pemerintah pusat dan desa, tidak seharusnya dana desa menggunakan pihak ketiga. Setiap Desa sudah memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai pengawal pengelola program pembangunan melalui dana desa tersebut.

“Merekalah yang mengkoordinir pekerjaan, dengan harapan bisa terserapnya tenaga kerja lokal, lalu apakah ada jaminan ketika pihak ketiga yang mengambil alih pekerjaan (tukang) tersebut adalah bukan warga lokal? Sangat tidak mungkin,” ujar saiful laskar antikorupsi indonesia ,instruksi Kementerian Desa tersebut sudah jelas karena mempertimbangkan faktor benefit (manfaat) bagi masyarakat desa sekitar.

Pemerintah pusat mempercepat program pembangunan desa secara padat karya. Pemerintah pusat akhirnya disepakati langkah – langkah agar program tersebut segera terealisasi di lapangan. finalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri untuk mendorong pembangunan desa secara padat karya.

Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa untuk mempermudah swakelola desa. revisi peraturan Menteri Keuangan nomor 112/2017 untuk mempercepat penyaluran dana desa. penetapan prioritas penggunaan dana desa yang terdiri dari minimal 30 persen dana desa untuk upah tenaga kerja.

Tenaga kerja mencakup seluruh rumah tangga miskin, serta menggunakan minimal 70 persen material lokal. percepatan percairan dana desa tahap I pada Maret 2019 dan tahap II pada Juni 2019. penetapan upah kerja kegiatan padat karya desa sebesar 80 persen dari upah minimum Provinsi dan dibayarkan harian atau mingguan.

Ketujuh upah kerja dan model pelaporan kegiatan padat karya desa yang sederhana. Ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat pada Maret setiap tahun.
mendorong gerakan nasional pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan di tiap-tiap Desa. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here