Masyarakat Yatamo Harap SK Kakam Sesuai Aturan

0
955

Paniai, Zonadinamika.com, Masyarakat di Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai, Papua, mengharapkan agar pemberian Surat Keputusan (SK) bagi Kepala Kampung (Kakam) harus sesuai aturan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Petrus Tekege, tokoh masyarakat yang juga Ketua RT III Kampung Wotai, Distrik Yatamo, menyampaikan hal ini saat diwawancarai Wartawan Zonadinamika.com, Rabu (4/11/2015).

Menurut Petrus, hingga sejauh ini belum ada kejelasan mengenai rencana pemekaran kampung baru di wilayah Kabupaten Paniai. “Kami belum pastikan berapa banyak kampung baru yang nanti akan dimekarkan di Distrik Yatamo,” katanya.

Untuk itu, masyarakat berharap, pemerintah terlebih dulu melakukan survey tempat, turun ke kampung untuk meninjau langsung letak wilayah, apakah layak atau tidak untuk dimekarkan sebagai satu kampung baru.

Selain itu, kata Petrus, harus pula perhatikan persoalan lain yang urgen dan krusial jika tidak ditangani serius.

“Misalnya soal penduduk, terus Kepala Kampung lama bertempat tinggal di wilayah pemekaran Kampung Baru, sedangkan yang bersangkutan berambisi lagi di Kampung Lama. Hal seperti ini harus diperjelas sesuai aturan,” kata masyarakat Yatamo.

Dari selentingan yang beredar, Kampung Wotai rencananya akan dimekarkan menjadi tiga kampung yaitu Kampung Memiyai, Miyamo dan Kampung Wotai sendiri.

Masyarakat kemudian menyebutkan beberapa contoh bahwa Kepala Kampung Wotai, Bapak Willem Youw bertempat tinggal di Potewa yang masuk dalam wilayah kampung baru Miyamo. Menurut dugaan masyarakat, yang bersangkutan sedang berambisi menjadi Kepala Kampung Wotai, sedangkan tempat tinggalnya di wilayah kampung baru.

Selain itu, harapan dari masyarakat, kampung baru dengan nama Memiyai dirubah menjadi Kampung Wotai karena layak untuk ibukotanya di Wotai, sesuai dengan nama asli kampungnya.

Kampung baru lainnya layak untuk dinamakan Kampung Bapouda dan Kampung Miyamo. Sebab, penyebutan Wotai tidak sesuai kenyataan karena batas dari Kebouyadimi sampai Onepa tidak ada nama Wotai. Sehingga, nama Kampung Lama Wotai tetap untuk wilayah Wotai.

Kenyataan lain, gedung Balai Kampung Wotai terletak di Kampung Baru Bapouda, tepatnya di samping Kantor Distrik Yatamo.

Sementara hal yang sama juga untuk Kampung Epouto, Kepala Kampung Bapak Nicolaus Tekege, bertempat tinggal di Dimiya, yang rencananya Dimiya akan dimekarkan menjadi satu kampung tersendiri. Meski tinggal di Dimiya, dirinya mau tetap sebagai Kakam di kampung lama.

“Mengingat hal-hal tersebut, Pemerintah harus perhatikan dan jelaskan kepada masyarakat di kampung ini. Sebab selalu ada keributan, jadi perlu ada penjelasan yang baik,” tegasnya.

Jikalau Pemerintah tidak mensosialisasikan hal-hal seperti ini, dan terjadi persoalan di tingkat masyarakat, sebaiknya batalkan saja pemekaran kampung di wilayah distrik Yatamo. Bahkan, sempat mengemuka ancam untuk bakar Kantor Kampung dan Kantor Distrik.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame mengatakan, pemilihan 70 Kakam akan diadakan pada tahun 2016 mendatang.

Rencana pemilihan 70 Kakam yang ada di 10 distrik itu, menurut Bupati, akan diadakan secara serentak dan hal ini satu langkah baru untuk mereformasi birokrasi di tingkat kampung.

Sesuai penjelasan Bupati, untuk memilih siapa Kakam di kampung sepenuhnya diserahkan kepada warga setempat. Tergantung keinginan dan keputusan bersama, karena Kakam itulah penutan masyarakat kampung tersebut.

Bupati Paniai juga menegaskan, jabatan Kakam bukan jabatan abadi atau jabatan warisan yang harus dijabat sepanjang masa. Tetapi sesuai aturan, harus ada pergantian atau melalui pemilihan setiap masa jabatan berakhir.

Pemilihan 70 Kakam, imbuh Bupati, harus tuntas pada pertengahan tahun depan. Sehingga, dengan wajah baru dapat mengatur Dana Desa di tengah masyarakat dengan tepat sasaran sesuai tujuan pemerintah Republik Indonesia.

Untuk diketahui, dalam beberapa kesempatan berbeda, Bupati Kayame telah menyampaikan rencana pihak Pemkab Paniai mekarkan kampung dan distrik. Konon, 139 kampung, 5 kelurahan dan 13 distrik baru akan dimekarkan, sehingga nantinya berjumlah 209 kampung, 5distrik dan 23 distrik dari 70 kampung dan 10 distrik yang ada saat ini. Menurut kabar pada pekan lalu, usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. (Petrus Amoye Youw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here