KARAWANG-Zonadinamikanews.com.Terkait akan keluhan 20 Staf PUPR di Workshop di UPTD Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat Dinas PUPR Karawang, pihak PT AKI sebagai PJK 3 akhirnya memberikan jawaban dan menyebut, keterlambatan dalam pembuatan sertifikat bagi peserta K3 bukan mutlak kesalahan di PT AKI.

Rizky yang mengaku sebagai kordinator saat di temui media ini di kantornya 10/10 bahwa pihaknya selalu aktif komunikasi dengan pihak dinas PUPR dan bukan menghilang.

“Kami tidak perna menghindar, kami tetap aktif komunikasi dengan dinas PUPR Karawang, terkait belum di terbitkan nya sertifikasi peserta K3 bukan kesalahan PT AKI, namun karena biodata peserta belum di lengkapi oleh dinas PUPR Karawang”  Tuding Rizky.

Rizky pun membantah soal jual peserta pelatihan dalam program pembinaan K3 dan sertifikasi operator alat berat 20 peserta.

“Peserta program pembinaan K3 dan sertifikasi operator alat bukan 20 tapi hanya 15 peserta” tegas Rizky.

Rizky pun mengakui bahwa sertifikasi bagi peserta belum di keluarkan dengan alasan proses berjalan.

“Ya benar sertifikasi belum di berikan karena masih dalam proses” Kata Rezky.

Samsul Hidayat Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat Dinas PUPR Karawang, membantah tegas akan penjelasan Rizky dari pihak PT AKI.

“Peserta ada 20 dan kegiatan ada dan
tidak melaksanakan fiktif, kontrak jelas dan uang sudah diterima dari pemda ke pihak ke 3, yang jadi masalah kenapa sertifikat / SIO tidak dikeluarkan itu saja” Tegas Samsul Hidayat.

Sebagai mana di beritakan sebelumya, Sekitar 20 peserta dalam program pembinaan K3 dan sertifikasi operator alat berat tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan selama 4 hari , yang berlokasi di kantor UPTD workshop Tamelang, Karawang

Sudah sembilan bulan setelah di lakukan kegiatan pembinaan K3 dan sertifikasi operator alat, dengan menghabiskan anggaran ratusan juta dari APBD Karawang, namun PT.AKI yang di tunjuk oleh dinas PUPR Karawang, hingga saat ini belum menunaikan tanggungjawab nya guna memberikan sertifikat pada 20 peserta pelatihan tersebut.

Bahkan pihak UPTD Workshop Peralatan dan Perbengkelan Alat Berat sudah sering menanyakan perihal sertifikat ke dinas PUPR Karawang, namun katanya tidak ada jawaban yang pasti terkait sertifikat tersebut.

“Kami sudah sering menanyakan ke dinas soal sertifikat tersebut, tapi jawaban dari dinas tidak ada jawaban yang pasti” Kata staf UPTD workshop pada media ini.

Hal yang sama juga, oknum pejabat di bagian umum dinas PUPR, setiap di tanya oleh media ini, yang bersangkutan selalu menjawab, “nanti akan kami panggil”.

Informasi yang merebak di kalangan peserta pelatihan alat berat, menduga bahwa pengusaha atau PT yang pakai oleh dinas PUPR tersebut memiliki izin yang tidak akti sehingga tidak bisa mengurus sertifikat peserta ke kementerian tenaga kerja.(tim),