Tapsel-Zonadinamikanews.com. warga Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, terancam hingga anak putus sekolah.

Terdiri dari 86 kepala keluarga, Secara turun temurun sejak tahun 1867 ( jauh sebelum Indonesia merdeka ) menduduki dan mengembangkan lahan pertanian dan membangun rumah di desa Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Melalui surat terbuka yang mengatasnamakan warga masyarakat Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa, mereka saat ini terancam hingga anak mereka putus sekolah.

Pada tahun 1987, Pemerintah telah membangun sarana irigasi untuk kegiatan pertanian mereka. Namun di tengah tengahnya kesulitan, tanpa basa basi PT.MIR (Maju IndoRaya) perusahaan perkebunan kelapa sawit, membuka lahan perkebunan kelapa sawit di samping kebun tempat dan usaha warga, dengan mengatakan HGU tahun 1998 -99, dimana pada saat itu masyarakat desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak mempersoalkan kedatangan pihak PT. MIR karena areal yang dibuka oleh PT MIR tersebut merupakan tanah yang belum pernah mereka kelola.

Lanjut, pada tahun 2016 dan Desember 2018 tanpa basa basi PT.MIR (Maju IndoRaya) perusahaan perkebunan kelapa sawit, merampas tanah, bangunan,tempat usaha, rumah ibadah dan juga kuburan nenek moyang warga. Bahkan sampai hari ini mereka tidak mendapatkan ganti rugi dari PT MIR tersebut, akibat dari ulah PT. MIR rersebut, Banyak anak anak warga mengalami putus sekolah, Banyak mereka yang tak punya rumah dan kelaparan sepanjang hari.

Warga masyarakat Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
yang merasa haknya telah dirampas oleh perusahaan PT. MIR pernah melaporkan hal ini kepada pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli selatan, Provinsi Sumatera Utara namun sampai detik ini tidak ada tanggapan, seakan pemerintah tutup mata dengan jeritan hati masyarakat. sudah jelas dalam tercipta HGU, Harus ada musyawarah masyarakat tentang lahan, Dan mereka tidak pernah dilibatkan.

Oleh karena itu masyarakat Muara Opu meminta tolong dan sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah, Penegak hukum, Lembaga bantuan hukum dan aktivis-aktivis untuk membantu menyampaikan jeritan mereka ke Pemerintah, Baik Kabupaten, Provinsi hingga ke pusat.

Disana banyak sekali terdapat kejanggalan penyerobotan, Mulai dari dihancurkan bangunan irigasi sumbangan pemerintah, Keluar nya pajak terutang atas lahan tersebut.Segala bukti tentang tetapan tanah adat mereka lengkap, Bukti bangunan pemerintah tentang irigasi
Dan masih banyak bukti lain.

Termasuk keterangan mantan general manager mereka yang sudah mereka pecat akan lebih nya lahan mereka dari total luasan tercatat dalam HGU. @ red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here