Modus Baru Penyalahgunaan Rumah Susun

0
322

JAKARTA- Zonadinamika.com. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan modus baru penyalahgunaan rumah susun (rusun). Hal tersebut diungkapkan Basuki seusai menerima aduan warga yang menumpang kartu keluarga (KK) saudaranya yang tinggal di rusun. Orang itu kini meminta rusun baru.

Pada Jumat (5/5), Basuki menerima seorang warga bernama Frenky yang meminta rusun kepadanya. Selama ini, pria bertampang necis tersebut tinggal di rusun dengan menumpang KK saudaranya. Namun, saudaranya sedang bekerja di Kalimantan.

“Saya ikut KK saudara saya, nempel. Tetapi, mereka (saudaranya) kerja di Kalimantan,” kata Frenky.

Basuki mengatakan, apabila seperti itu, seharusnya saudara dari Frenky tersebut otomatis kehilangan hak tinggal. Sebab, kata Basuki, konsep rusun di DKI adalah inkubator untuk menolong warga DKI yang tidak memiliki rumah. Dengan demikian, apabila sudah tidak di Jakarta lagi rusun tersebut harus turun kepada yang membutuhkan.

Basuki juga menjelaskan, saat akan memindahkan warga dari Waduk Pluit ke Rusun Marunda, pihaknya membuat peraturan bahwa yang boleh menempati rusun adalah orang yang ber-KTP di Waduk Pluit.

Kemudian, dia menemukan satu modus bahwa hampir seluruh warga yang pindah, membuat KTP baru dengan beralamat rusun, lalu ada oknum yang menembak Rp 5 juta per satu KTP.

“Bukan bayar KTP-nya, tetapi bayar dapat rusunnya. Lalu kami setop. Kalau ada daerah yang mau dibongkar, tidak boleh ada KTP baru masuk,” katanya.

Selain itu, saat pihaknya memindahkan warga dari beberapa tempat dengan rusun yang belum cukup. Pihaknya membuat peraturan jika anak menantu tidak mampu mempunyai rusun, maka dipecah menjadi anak menantu, cucu boleh dapat rusun yang baru. Hal tersebut supaya tidak berkumpul dengan keluarga utamanya dalam satu tempat.

“Tadi pagi saya kaget juga, saya temukan ada orang mau minta pecah (pindah rusun), saya lihat KTP-nya kok baru pindah. Nah berarti ini modus baru, karena orang tahu ada kebijakan KK-nya ada 2, ada 3 dibagi rusun. Jadi nih orang keluarga baru, pindah masuk ke KK-nya yang tinggal di dalam rusun,” katanya.

Orang tersebut, katanya, baru empat bulan tinggal dan kemudian mengajukan langsung kepadanya untuk mendapat rusun dengan alasan sempit karena ada dua keluarga besar di dalam rusun.

“Begitu saya cek ternyata itu KTP baru. Makanya saya rapim nanti akan buat Pergub baru, isinya tidak boleh menerima pindahan KTP numpang ke KTP-KK rusun. Selain tidak boleh ke tempat yang mau kita bongkar, kecuali anak yang baru lahir,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan langsung mengeluarkan orang yang bersangkutan dari rusun tersebut. Dengan demikian saat pihaknya menemukan modus ini, pihaknya akan bertindak cepat melihat niat kecurangannya seperti apa.

“Kan saya sudah buat peraturan. Orang masuk ke rusun harus KTP alamat rusun sampai unitnya keluar, sampai dikunci di rekening bank. Kalau ini Dinas Dukcapil yang ada main, saya mesti selidiki. Bisa saja oknum Dukcapil PHL nya yang main,” pungkasnya. (B1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here