Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan Tahun 2016 Meningkat

0
503

JAKARTA-Zonadinamika.com. Sepanjang tahun 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat bahwa jurnalis masih merupakan target kekerasan. Demikian dikatakan, Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin saat memberikan keterangan catatan akhir tahun kepada media, di kantor LBH Pers Jakarta, Rabu (28/12).

Nawawi memaparkan, setidaknya terjadi 83 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang tahun 2016. Jumlah tersebut, menurutnya, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun, dia mengungkapkan LBH Pers hanya mendampingi penyelesaian terhadap 33 kasus saja.

“Dari kategori pelaku kekerasan, paling banyak adalah Polisi sebanyak 16 kasus, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan massa yang tidak dikenal sebanyak 12 kasus dan petugas keamanan swasta 10 kasus. Sedangkan, untuk kategori kekerasan fisik dan nonfisik, paling banyak dialami adalah pengusiran atau pelarangan peliputan sebanyak 25 kasus, penganiayaan 26 kasus, dan ancaman atau teror sebanyak 12 kasus,” papar Nawawi.

Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menambahkan, meningkatnya angka kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2016, dikarenakan adanya pembiaran. Dalam artian, tidak adanya proses hukum yang tegas terhadap para pelaku kekerasan yang mayoritas adalah aparat penegak hukum.

“Kekerasan terhadap jurnalis meningkat cukup tinggi menjadi 83 kasus di tahun 2016 ini. Kenapa kasus ini meningkat? Karena berdasarkan pemantauan kami di lapangan tidak ada satu pun kasus kekerasan terhadap jurnalis yang pelakunya diseret ke pengadilan,” kata Asep.
Dengan praktik impunitas tersebut, ungkapnya, maka bukan tidak mungkin kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus meningkat jumlahnya.

“Ada kasus yang dilakukan oleh TNI AU di Medan, bagi kami ini kasus yang cukup berat. Kami lihat ada ketidakseriusan PM (Polisi Militer) menangani kasus ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, LBH Pers mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk melindungi kebebasan pers di negara demokrasi seperti Indonesia. Secara khusus, LBH Pers juga meminta agar Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menindak tegas jajarannya yang menghalangi kerja media dan lebih melindungi kerja para jurnalis.

“Kami mendesak Kapolri beserta jajarannya untuk mematuhi nota kesepahaman Kapolri dengan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan media,” desak Nawawi.

Sebagaimana diberitakan, LBH Pers tahun 2015 mencatat jumlah kekerasan terhadap jurnalia sebanyak 47 kasus. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2016, menjadi 83 kasus.

Tidak hanya mencatat peningkatan angka kekerasan terhadap jurnalis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga memotret berkurangnya kebebasan pers sepanjang tahun 2016 dan tahun-tahun ke depan dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Revisi UU ITE yang seharusnya menjadi momentum perubahan untuk menciptakan regulasi pemanfaatan teknologi yang berperspektif hak asasi manusia, justru membatasi aktivitas publik. Banyak pasal-pasal baru yang bertolak belakang dengan kebebasan berekspresi,” ungkap Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin, Jakarta, Rabu (28/12).

Salah satu kasus yang nyata, ungkap Nawawi, adalah pemblokiran situs berita suarapapua.com oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tanpa alasan yang jelas. Hingga akhirnya setelah diprotes kembali dibuka blokirnya meskipun tetap tidak jelas alasan pemblokirannya.

Ditambah lagi, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) justru berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Melalui, Pasal 328 dan 329 tentang contempt of court, Pasal 284 tentang penghinaan terhadap pemerintahan, Pasal 290 tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum, Pasal 302 tentang penyadapan, Pasal 309-310 tentang penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti, Pasal 348-349 tentang penghinaan terhadap agama, pasal 381 tentang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa hak, pasal 469-473 tentang pelanggaran kesusilaan di depan umum, pasal 551 tentang tindak pidana pembocoran rahasia, pasal 644 tentang penyiaran berita bohong untuk keuntungan, dan pasal 771 tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Untuk itu, Nawawi meminta agar para wakil rakyat lebih teliti dan berhati-hati dalam membahas mengenai aturan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan berekspresi. Dengan pertimbangan bahwa kebebasan pers adalah syarat mutlak dalam negara demokrasi.

“Kami menghimbau kepada masyarakat umum untuk mempergunakan UU Pers jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Kami juga menghimbau agar para jurnalis senantiasa memenuhi standar kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya,” tutup Nawawi.

Dalam catatan akhir tahunnya, LBH Pers memaparkan bahwa kekerasan terhadap insan media di tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi 83 kasus. Sedangkan, di tahun 2015, hanya sebanyak 47 kasus. (ant)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here