PPDB Online Di Batam Rawan Pungli

0
829

(JPEG Image, 276 × 182 pixels)BATAM-Zonadinamika.com. Dunia pendidikan terus tercoreng oleh oknum-oknum pendidik, walau pemerintah pusat mengkuncurkan dana BOS maupun dana Dak sebagai dana perangsang di setiap sekolah dengan harapan dapat  mengurangi pungli khususnya di tingkat sekolah Negeri.

Tetapi banyak  menilai program bantuan yang di berikan oleh pemerintah  setiap tahunnya bukanlah sesuatu jaminan adanya kepastian hukum pungli bisa di perangi.

Pada kenyataannya pihak sekolah secara terang-terangan melakukan pungutan uang untuk pembelian perlengkapan seragam sekolah bahka pembelian buku LKS ,praktek seperti ini sudah kian lama berjalan bahkan sudah bertahun-tahun sebagai dalil untuk memperlancar belajar –mengajar di sekolah.

Semua pasti mengetahui dan pernah melihat praktek yang terjadi di lapangan pihak sekolah selalu tidak pernah melakukan pengukuran  baju maupun celana seragam sekolah setiap masing-masing murid,sehingga para orang tua murid  harus rela merogoh dompetnya untuk  di berikan kepada jasa tukang jahit karena seragam yang di perjual belikan sekolah tidak sesuai dengan size yang sebenarnya.

Sementara untuk  pendaftaran murid baru secara PPDB online dan bina lingkungan maupun surat miskin banyak menuding Dinas pendidkan kota Batam kurang transparan.

Masyarakat banyak merasakan kekecewaan dengan ketentuan nilai terendah yang di terima di tiap-tiap sekolah tidak sesuai pada fakta quota yang sebenarnya.

Dalam investigasi media ini di beberapa sekolah di antaranya SMP Negeri 9 Batam (SSI) di daerah Sagulung sesuai dengan hasil seleksi PPDB online di papan pengumuman hanya menerima 252 siswa,tetapi di peroleh informasi akan meperoleh  penambahan siswa mencapai 350 siswa,lalu apakah ini yang di namakan penerimaan jalur pintu belakang dan berapa pula biaya yang di bebankan kepada masing-masing murid ?

Tidak ketinggalan sekolah-sekolah lain seperti SMP Negeri 21 Kavling baru Sei Langkai Sagulung di tuding menampung siswa tidak sesuai  quota yang tertera dari hasil PPDB online. Bahkan para panitia sekolah melakukan pungutan kepada wali murid secara terang-terangan menggunakan kwitansi dengan perincian sebagai berikut : pembelian baju seragam dan perlengkapan sekolah Rp.915.000,.

Dan untuk pembelian buku LKS Rp.160.000,-Dari hasil investigasi media ini di lokasi sekolah SMP Negeri 21 sedang berjalan tahap pembangunan ,tetapi di lokasi proyek tidak tampak terlihat papan pagu pengguna anggaran,apakah pembangunan tersebut berasal dari pemerintah atau dari hasil pungutan orang tua murid yang tidak lulus dari hasil seleksi PPDB online ,kini masih di pertanyakan.

Sementara di SMP Negeri 41 Lubuk Baja kelurahan Batu Silicin pada hari kamis tanggal 2 juli 2015 sempat terjadi ketegangan antara orang tua murid dengan pihak sekolah memprotes adanya penambahan siswa tidak sesuai dengan quota di papan pengumuman hasil online.

Salah satu orang tua murid berinisial TM,bertanya kepada pihak sekolah : Sekolah ini katanya hanya mempunyai daya tampung  128 siswa ,kenapa hari ini masih banyak yang mendaftar dengan tudingan  adanya titipan para pejabat Pemko Batam , anggota DPRD maupun komite sekolah.

Apakah sekolah negeri hanya di peruntukkan bagi anak-anak orang pintar ,anak orang kaya ,keluarga pejabat di pemko Batam serta keluarga DPRD.Kami ini rakyat miskin yang  tinggal di ruli Baloi kolam ,coba kalian melihat orang tua itu menangis karena ketidak mampuan menyekolahkan anaknya di swasta.

Berharap pihak sekolah di minta transparan terkait pungutan di bebankan kepada anak masuk jalur pintu belakang atau di luar seleksi PPDB online.Tolong kami meminta kepada Dinas pendidikan kota Batam jangan ada pembohongan pengosongan ruangan untuk jata orang orang berdasi.Dan kami berharap kepada   penegak hukum baik itu dari kepolisian maupun kejaksaan  jangan tutup mata melihat praktek seperti ini karena sangat merugikan orang banyak,jelasnya.

Berbeda dengan di SMK negeri 7 Batam kota ,salah satu orang tua murid berisial PS sudah mendaftarkan anaknya melalui salah satu pegawai di sekolah tersebut.Hendak mau melakukan pembayaran administrasi pendaftaran pihak sekolah langsung  menolak karena beralasan di kuping calon siswa ada bekas tindik di telinganya.

Saat berbincang-bincang dengan awak media beliau sangat menyesalkan adanya kebijakan SMK negeri 7 yang di setujui oleh Dinas pendidikan menerapkan peraturan seperti itu.Saya juga tidak mengizinkan kuping anak saya di tindik,anak saya terpengaruh dengan lingkungan tanpa dia menyadari bahwa dia tidak dapat memperoleh pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah.

Anak saya bukan sosok anak nakal ,hanya waktu sekejap dia melakukan itu tanpa mengetahui bahwa akan menjadi mala petaka terhadap dirinya.Saya mau bertanya  kepada pemerintah ,jika anak yang sudah melakukan kesalahan apakah ada hukumnya di larang dan tidak di perbolehkan oleh pemerintah untuk mengikuti pendidikan lagi,jelasnya.

Tidak hanya di tingkat SMP dan SMK,Pungutan liar kian lancar,tetapi di tingkat SD sederajat kota Batam sudah kian menjamur.Salah satu SD negeri 10 Batam kota saat di kunjungi media ini sedang tahap melakukan pembangunan panggung sekolah.

Saat media ini konfirmasi kepada pemborongnya sdr.Swandi mengatakan “maaf pak proyek ini dari kepala sekolah dengan nilai borongan Rp.50.000.000,-saya tidak mengetahui apakah ini proyek pemerintah pusat atau pemko Batam ,silahkan saja di tanyakan kepala sekolahnya.

Saat media ini mengkonfirmasi ibu Murni wakil kepala sekolah SMP Negeri 10 melalui ponsel selulernya mengatakan proyek tersebut dari hasil penerimaan murid baru.Saya tidak mengetahui berapa nilai uang yang terkumpul dari orang tua siswa,silahkan di tanyakan langsung kepala sekolahnya,tuturnya.TIM

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here