KARAWANG-Zonadinamikanews.com.Kondisi pekerjaan CV.Karya Gemilang pada proyek normalisasi saluran tersier dusun 3 Kp kale Temu, Desa Kalijati, kecamatan Jatisari, Karawang, sepertinya lepas dari pengawasan, sehingga peluang oknum pelaksana dalam pemasangan konstruksi asal-asalan, yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang rendah.

Dengan memakai uang rakyat sebesar Rp.198.228.000,00 dengan 208 M” dan tinggi 120 M” dilapangan diduga terjadi manipulasi fisik pun rentan terjadi seakan tidak terbantahkan, bila melihat sistem pemasangan batu yang tidak memenuhi standar yang telah di tentukan.

Pasangan batu yang di tumpuk dalam lumpur tanpa melakukan adukan perekat batu bawa, pihak pelaksana terlihat jelas, hanya menabur adonan pada batu yang di susun di atas lumpur.

Selain pemasangan Kisam hanya sebagai pelengkap tanpa berpungsi dengan baik, sebab, pelaksana tetap menumpuk batu pada posisi galian pondasi yang dangkal dan penuh dengan genangan air.

Juga pada campuran adonan pasir dan semen pun diduga memakai 1:10 sehingga daya rekat ya sangat rendah dan diduga tidak akan bisa bertahan lama, pasangan batu akan mudah rontok.

Dengan kondisi konstruksi yang miris dan asal jadi tersebut, patut diduga oknum kontraktor hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan akan kualitas pekerjaan.

Oknum pengawas pun seakan tidak berpungsi, atau diduga kongkalikong dengan oknum pengawas.

Aroma korupsi dalam proyek APBD Karawang tahun 2023 yang di pos kan di di PUPR ini pun disinyalir jadi Bancakan oknum kontraktor dengan oknum dinas PUPR, demi mempertebal dompet.

Mahmud warga setempat menilai, bahwa hasil pekerjaan CV Karya Gemilang tersebut, tidak berbobot dan hanya manis di luar, tapi kualitasnya tidak akan ada, dan bisa pastikan, tidak begitu lama, pasangan batu tersebut akan mudah rontok, dampak dari campuran adonan yang asal-asalan, dengan daya tahan pondasi yang hanya sebagai formalitas saja, kerena tidak memakai adukan yang memadai.

” Ini ma pekerjaan hanya manis di luar, tapi dalam parah, sebab campuran semen dan pasir pun asal-asalan, paling 1 : 10, dan kualitas pasangan ini tidak akan bisa bertahan lama, mungkin pelaksananya kurang profesional kali, ditambah tidak adanya pengawasan dari dinas PUPR, semakin membuat pelaksana melakukan pekerjaan semaunya” tegas Mahmud pada media ini.

Saat di tanya, siapa pelaksana atau mandor, para pekerja pun menjawab tidak tahu.(zdn)