Saling Klaim Batas Tapal Desa di Sigumpar, Tim Mediasi Kabupaten Turun Tangan

0
120

TOBASA (Sigumpar)- ZonadinamikaNews.com.Sebanyak 60 an warga dari dua desa yakni Desa Situa-tua dan Desa Nauli Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir hadir memenuhi undangan Camat di Aula Kecamatan Sigumpar, Selasa (22/10/2019).

Kehadiran puluhan warga itu terkait sengketa tapal batas desa yang sudah cukup lama terjadi, sejak tahun 1969 lalu.

“Menanggapi surat dari kecamatan, hari ini Tim dari Kabupaten sudah kita hadirkan untuk memediasi sengketa tapal batas yang sudah terjadi sejak 30 tahun yang silam,” sebut Jaga Situmorang, Camat Sigumpar.

Selanjutnya, Tim Mediasi yang dipimpin Kabag Hukum, Lukman Siagian didampingi Kabag Pertanahan, Anthony Sianipar, Kabag Kesbang, John Maurid Siagian, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Melati Silalahi mempersilakan warga memaparkan terkait status tanah sesuai persepsi masing masing desa.

Usai dijelaskan oleh beberapa perwakilan warga, disaksikan Marsada Simangunsong Kades Situa-tua dan Parlaungan Siagian Kades Nauli, Lukman menyebutkan semua pihak sama sama benar karenanya sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

“Walaupun demikian, kami akan rancang agar tahun depan kami bersama tim ahli dan pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Wilayah Kab. Toba Samosir akan turun ke lokasi. Sekarang ini, kami akan pelajari dulu dokumen yang sudah kami terima,”

“Jadi, keputusannya tidak bisa secepat yang bapak ibu pikirkan. Kami harus tinjau lokasi, dan mengumpulkan data pendukungnya. Jangan jangan tanah tersebut adalah bekas surutnya permukaan air danau toba,” jelas Lukman.

“Bila tanah yang disengketakan ini adalah tanah yang timbul atas surutnya permukaan air danau toba, yakni Tano Pea, maka tanah itu adalah milik pemerintah. Dan dalam waktu dekat semua tanah timbul di pinggiran danau toba akan disertifikatkan pemerintah,” ujar Anthony menimpali.

Namun demikian, walau milik pemerintah, semua daratan yang timbul akibat surutnya danau, Warga masyarakat bisa mengelolanya.Sementara itu, dalam keterangannya, Melati mengungkapkan keheranannya atas munculnya sengketa tapal batas itu saat ini.

“Anggaran untuk mengurus dan membuat tapal batas desa ada tercantum pada Rencana Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa yang sudah ditampung sejak tahun lalu. Harusnya sengketa ini tidak perlu muncul,”

“Anggaran itu dialokasikan untuk mencegah adanya pembangunan infrastruktur di desa yang salah lokasi,” pungkas Melati dalam mediasi yang juga dihadiri unsur TNI / Polri tersebut. (JP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here