Bandung-ZonadinamikaNews.com.Proyek Instalasi Pengolahan Air milik PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirtawening Kota Bandung, di Cikalong, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung amburadul. Proyek yang di bangun di 3 titik bernilai Rp. 63 miliar itu kini dibiarkan terlantar dalam progres fisik 50%.

Kontraktornya PT KP disebut-sebut tak mampu meneruskan pengerjaan. Bahkan upah para pekerja yang rata-rata warga setempat tak dibayar selama 2 bulan sehingga warga melakukan unjuk rasa. Anehnya di lokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang tidak mencantumkan nilai dan sumber anggarannya, juga terpampang plang TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Sumber  mengatakan, tersungkurnya kontraktor dalam melaksanakan proyek tersebut karena memang digerogoti sejak awal. “Proyek itu sudah menjadi bancakan dari awalnya. Oknum PDAM Tirtawening sudah meminta fee 20%. Bahkan saat sebelum kontraktor meninggalkan pekerjaan yang baru 50%, direksi memerintahkan agar dibayar 80%. Termen I dibayar 40% kepada kontraktor jelang keberangkatan direksi, walikota, dan anggota DPRD ke Jepang. Termen II sebesar 40% dicairkan menjelang pensiunnya Direktur Air Minum Desember 2018. Khusus pembayaran termen II ini tidak untuk kontraktor.

Uang sekitar sebesar Rp. 25 miliar itu dengan nekatnya dibagikan kepada orang-orang yang terlibat proyek. Bahkan keberangkatan umroh walikota  Bandung  beserta keluarga dan keluarga direksi menggunakan SPJ atas nama karyawan PDAM Tirtawening. Jumlah rombongan umroh 60 orang berangkat tanggal 12 Februari 2019 lalu. Berangkatnya walikota dan rombongan ke Jepang juga menggunakan SPJ atas nama karyawan,” ungkap sumber baru-baru ini. 

Pekerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cikalong milik PDAM Tirtawening Kota Bandung yang harusnya selesai pada awal tahun ini dipastikan molor. Imbasnya, kontaktor yaitu PT Karaga Indonusa Pratama, diputus kontrak dan masuk daftar hitam.

Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi mengatakan pemutusan kontrak tersebut dilakukan sejak Februari 2019 lalu. Sehingga pekerjaan proyek senilai Rp 63 miliar itu pun untuk sementara dihentikan.

“Sampai sekarang progresnya masih 77 persen. Jadi, sampai waktu yang ditetapkan tidak bisa memenuhi kewajiban maka pihak ketiga telah diputus kontrak,” ujar Sonny kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Sonny mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan proses audit untuk persiapan lelang melanjutkan pekerjaan. Sama seperti sebelumnya, lelang tetap melalui proses resmi dan diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari Bandung.

Saat ini, kata Sonny, pekerjaan oleh PT Karaga Indonusa Pratama baru sampai pada pembuatan instalasi bak prasedimentasi, sambungan pipa transmisi ke inti instalasi, sebagian pengolahan air dan sebagian gedung kantor.

“Yang belum itu seperti finishing instalasi pengolahan, gedung dan mekanikal, elektrikal,” katanya.

Disinggung soal alasan perusahaan tak mampu menyelesaikan, Sonny mengaku tak mengetahuinya. “Kurang tahu apa kendalanya, yang jelas mereka tidak bisa memenuhi kewajiban. Sekarang kita blacklistperusahaan tersebut,” ucap Sonny.

Sekadar diketahui, pada awal 2018 lalu, Ridwan Kamil yang saat itu menjabat wali kota Bandung meresmikan proyek senilai Rp 63 miliar tersebut. Proyek tersebut memiliki kapasitas 700 liter/detik. Namun proyek baru sebatas instalasi dan belum sampai pada jaringan keseluruhan yang akan memakan biaya hingga Rp 400-500 miliar.

Jika keseluruhan proyek telah selesai, akan ada 70 ribu pelanggan baru atau sekitar 500-600 ribu penduduk di wilayah selatan Kota Bandung seperti Panyileukan, Margahayu, Riung Bandung, Gedebage dan Buahbatu bisa menikmati sambungan air bersih dari PDAM. (Ar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here