Bekasi,zonadinamika.com.
Pembatasan hari dan waktu tertentu untuk penerimaan kunjungan media ,dalam rangka mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan,serta menyebarkan informasi itu untuk kebutuhan masyarakat luas ,dituding sejumlah stakeholder adalah sebuah blunder dan pelanggaran sesuai amanah UU pokok pers no 40 tahun 1999 pasal Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Dalam prakteknya secara keseluruhan SMA sekabupaten bekasi telah melakukan hal yang sama beralaskan keputusan Kepala MKKS yang ditandatangani langsung.tanpa ada alasan yang pasti dalam membuat keputusan tak mendasar serta landasan hukum yang jelas.

Salah seorang pegiat media Reinhard L.Tobing,mengeluhkan kebijakan yang dibuat pihak sekolah melalui MKKS sangat tidak beralasan,secara keseluruhan sekolah SMA di kabupaten bekasi membuat aturan yang sama dengan membolehkan kunjungan pers hanya sekali sebulan pada hari jumat minggu ke 2 setiap bulannya dari jam 08:00 sampai jam 11:00 ini menjadi sebuah kemunduran dalam bernegara,negara saja mengakui keberadaan pers dalam pilar pembangunan bangsa berdasarkan aturan yang sudah dirumuskan,ucap pria yang bekerja sebagai jurnalis media online Bhayangkara perdana News itu.

Masih lanjutnya,kebijakan ini jangan menjadi acuan pihak sekolah untuk jadi alasan menolak kedatangan pers dalam mencari,memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat sesuai amanah UU pokok pers,sepanjang permohonan informasi yang sedang diminta,pihak manapun berhak memberi jawaban dan tidak,karena itu adalah setiap hak yang dilindungi.saya pribadi prihatin akan aturan ini,bagaimana kalau permohonan informasi itu bersifat urgent dan bersifat segera,akan menghambat kebebasan pers secara langsung,imbuhnya.

Ini akan menjadi acuan pertimbangan kita untuk membawa kasus ini keranah hukum,saya akan menggalang dukungan dari rekan-rekan media untuk melaporkan pihak MKKS ke aparat penegak hukum karena sudah menghalangi halangi tugas jurnalis sesuai amanah UU No 40 Tahun 1999 pasal 18,cetusnya.

Sementara itu Kepala KCD Heri Pansila,ketika disambangi Dikantornya untuk,meminta penjelasan sampai berita ini diturunkan belum bisa ditemui(swr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here