Irwan Tanjung : Jangan Interpensi Utamakan Kepentingan Rakyat

0
548

JAKARTA TIMUR –Zonadinamika.com. Pilkada serentak untuk memilih kepala daerah adalah merupakan amantat Undang Undang Noomor 8 Tahun 2015 , Perubahan atas Undang undang Nomor 1 ,Tahun 2015 Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 2014 , tentang pemilihan Gubernur ,Bupati Walikota menjadi Undang Undang.

Terpilihnya kepala daerah Gubernur , Bupati serta Walikota adalah hasil suara dan hak rakyat , berarti rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada gubernur walikota , juga bupati.

“ Oleh karna itu rakyat sudah menitipkan aspirasinya serta harapan nya agar amanh itu di jungjung tingi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat ,dan jelas amanat UUD 1945 tentang pemilihan kepala daerah harus di wujudkan demi kepentingan rakyat.

Jelasnya kebijakan apapun yang di lakukan kepala daerah , tidak boleh di interpensi dan jangan ada bentuk korporasi dari pihak manapun ,Soalnya jika ada antara pejabat daerah dengan para pengusaha , bentuk kong kalikong unuk melaksanakan kebijakan pembangunan dalam pemerintahan daerah khususnya ini akan,mengabaikan kepentingan rakyat sebaliknya yang terjadi hanya mengutamakan kaum pengusaha dan kapitalis ,Hal yang demikian ini di ungkapkan Irwan Tanjung ,(Tokoh Muda , Aktivis peduli Kab Pasaman di jakarta.

“Menurut Irwan Tanjung Undang Otonmi Daerah Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004.

Yang jelasnya di tangan kepela daerah ada hak rakyat yang harus di wujudkan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat , inilah sesungguhnya hakikat sebuah demokrasi.

“Tujuan utama tugas pemerintah daerah memegang amanah rakyat hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat , tapi Kata Irwan Tanjung yang juga Ketua LSM Gempas (Gerakan Muda Peduli Psaman ) bukan sedikit kepala daerah yang terpilih mengingkari janji nya di masa kamanye yang kenyataanya kepentingan rakyat di abaikan sebaliknya yang ada memenuhi janji politik dengan para pengusaha dan Tiem sukses semasa kampanye (Poliltik Transaksional ).

“Lanjut Irwan Tanjung Tegasnya Para kepala daerah Gubernur Bupatai , Walikota jabatan yang di embanya di jadikan alat untuk memperkaya diri dan kelompoknya , logikanya apapun kebijakan pembangunan otomatis tidak lagi lagi berpihak kepada rakyat ,malah sebaliknya akan mementingkan kaup pengusaha dan kapitalis.

“Kemudian Kata Irwan Tanjung kondisi yang seperti itu bukan tidak mungkin terjadi di pemerintahan Kab Pasaman saat ini di duduki Bupati – Wakil Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH MSi – Atos Pratama.

Soalnya kata Irwan Tanjung di duga ada indikasi bentuk interpensi terkaiat kebijakan pembangunan di kabupaten pasaman dari pihak yang melakukkan politik transaksional , semasa kampanye , yang demekian harus di lakukan pengawasn baik dari masyarakat begitu juga penegak hukum yang terkait.

Jika indikasi yang demekian ini terjadi ini adalah jelas bentuk pembohongan kepada masyarakat ,khususnya Rakyat Kab Pasaman
“Terahir kata Irwan Tanjung Untuk tidak ada indikasi memebohongi rakyat ,berharap kepada Bupati dan wakilnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai aturan dan konstitusi agar jangan ada kesan interpensi serta korporasi dengan oknum yang berkepentingan tandasnya (A Nasution)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here