PN. Medan Tidak Berani Jadwalkan PK Prapid RSUD Nisel…

0
560

Medan, Zonadinamika.com. Upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali (PK) atas putusan Praperadilan Hakim Tunggal Toto Ridarto Nomor 52/Prapid/2015/PN.Medan yang mendukung terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus dugaan korupsi di RSUD Nisel, tampaknya memang harus penuh perjuangan.

Pasalnya, hingga saat ini Surat Panggilan Sidang (Relaas) kepada pemohon yakni Front Komunitas Indonesia satu (FKI-1), belum juga diterima oleh mereka. Padahal, memori PK telah mereka layangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan sejak 29 Oktober 2015 lalu dan pihak pengadilan telah resmi mengeluarkan surat tanda penerimaan memori PK nomor 4/Akta.PK/2015/PN.Medan.

Kuasa hukum FKI-1, Wardaniman Larosa SH kepada Metrorepublik.com menyampaikan rasa kekecewaannya atas hal itu dan menilai bahwa PN Medan telah melanggar asas hukum acara pengadilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan.

“Lambannya Relaas panggilan PK ini juga mencederai rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus menandakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berani,” ujar Warda, Jumat(13/11/2015) melalui sambungan seluler.

Lanjut Warda, keterlambatan ini telah melahirkan dugaan bahwa tidak tertutup kemungkinan independensi PN Medan telah ditunggangi kepentingan politik.

Memang, kata Warda, secara yuridis belum ada aturan yang mengatur hukum acara PK atas prapid, namun semuanya harus tetap kembali pada asas hukum acara pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mengacu pada kebiasaan pengadilan lain.

“Seharusnya paling lambat 3 hari setelah didaftarkan PK tersebut sudah harus menentukan jadwal sidang dan memanggil para pihak untuk pemeriksaan,” Ungkap Warda (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here