AGAM – Zonadinamika.com.Kejaksaan Negeri Agam melaksanakan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Bitmatkum), seperti salah satunya Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 3 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Senin (21/1) pagi 07.30 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan saat melakukan upacara bendera di Lapangan SMPN 3 Lubuk Basung, yang bertindak sebagai komandan upacara langsung dilakukan oleh Kepala Seksi Intelijen Devitra Romiza. SH, MH, yang diikuti oleh kepala sekolah, majelis guru, Tata Usaha, dan sebanyak lebih kurang 1000 siswa.

Kasi Intel Kejari Agam Devitra Romiza. SH, MH dalam amanatnya menyampaikan, beberapa tentang peran dan Fungsi kejaksaan RI. Dimana dijelaskannya, Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan RI berfungsi sebagai Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

” Juga bertugas Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya, dan dalam Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana,” jelas Kasi Intel di hadapan ribuan peserta upacara.

Disampaikan lagi, Juga tugas dan fungsi dalam Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

Dikatakannya, juga melakukan Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak, berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal – hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

” Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat,” ulasnya.

Lanjutnya, juga melakukan koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, ” Baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung,” imbuhnya.

Tidak hanya itu saja yang dipaparkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Agam, juga tentang Pemahaman nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin dengan beberapa uraian.

” Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Hal itu Terjadi hampir semua daerah di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa.

” Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu,” ujarnya.

Tetapi, Ketika hari-hari ini menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggungjawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, dan sadar budaya antikorupsi sudah menghilang.

” Kemanakah budaya antikorupsi kita? Di satu sisi Bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi,” paparnya.

Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik.

Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Lebih dari itu, praktek pengelolaan sekolah pun tidak luput dari perilaku koruptif pada segala lini. Padahal, sekolah diharapkan menjadi “lokomotif” dalam penguatan budaya antikorupsi. Alih-alih menguatkan sekolah sebagai pusat pendidikan yang utama dalam penguatan budaya antikorupsi.

” Kita semua lebih sibuk melakukan upaya penanganan jangka pendek. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya. (Zherman)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here