Prof Dr Muhadjir Darwin:Anggota Angket Terindikasi Terlibat Korupsi Kasus e-KTP

0
356

YOGYAKARTAZonadinamika.com. Dukungan untuk KPK agar melawan angket yang di gulirkan DPR terus mengalir, kini sedikitnya, 153 Guru Besar dari seluruh Indonesia, menyatakan dukungannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam keterangan tertulisnya, Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Muhadjir Darwin menyebutkan ratusan guru besar antikorupsi, resmi menegaskan dukungan terhadap KPK pekan lalu. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket terhadap KPK, dilakukan setelah beberapa anggotanya terindikasi terlibat korupsi di kasus KTP elektronik. Hal itu, kata dia, telah membuat sentimen antikorupsi di masyarakat menguat.

Menurut Muhadjir, dua pemikiran mendasar dari para guru besar tersebut berdasarkan aksi dukungan Amien Rais terhadap penggunaan hak angket oleh DPR setelah namanya disebut dalam tuntutan jaksa di sidang pengadilan dalam perkara Siti Fadilah Supari (SFS), kedua, Amien Rais telah secara vulgar menuduh KPK sebagai lembaga yang busuk.

“Kedua hal itu bukannya membuat rakyat tidak percaya kepada KPK, namun semakin mengkristalkan dukungan masyarakat termasuk para guru besar di seluruh Indonesia kepada KPK,” ungkap Muhadjir.

Sekarang, terang dia, berbagai unsur masyarakat telah secara terbuka mengemukakan dukungannya terhadap KPK. Dukungan rakyat ini tidak bisa dianggap enteng, karena itu para anggota dewan perlu benar-benar memperhitungkan hal tersebut.

“Sebab jika proses di DPR tetap dilanjutkan, saya menduga, dukungan rakyat terhadap KPK akan semakin meluas, dan hal demikian akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara tersebut,” papar dia.

Bahkan, lanjut Muhadjir, suara rakyat pada Pemilu 2019 mendatang terhadap partai-partai politik, akan ditentukan oleh posisi mereka dalam kasus ini. Partai dan para politisinya yang terlibat dalam upaya pelemahan KPK ini, menurutnya, akan kehilangan kepercayaan dari rakyat.

“Hal ini harus benar-benar mereka perhitungkan. Kita berada di kesempatan emas untuk menjadikan Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Tidak boleh lagi ada koruptor yang kebal hukum, dan bebas dari jeratan hukum,” ungkapnya.

Ia mengingatkan DPR untuk bersikap terbuka terhadap program nasional ini. Artinya, DPR harus mau merelakan anggotanya yang terindikasi korupsi untuk diseret ke pengadilan. “Biarkan pengadilan yang memutuskan apakah mereka benar bersalah atau tidak,” tegasnya.

Pernyataan para guru besar tersebut berisi rasa keprihatinan terhadap segala upaya yang dapat melemahkan atau mengganggu eksistensi KPK. Para guru besar itu menghimbau kepada Presiden Joko Widodo, pimpinan partai politik, dan pimpinan DPR/MPR untuk tetap menjadi bagian penting bagi upaya pemberantasan korupsi dan mendukung langkah KPK memerangi korupsi.

Presiden Joko Widodo dan jajaran Kepolisian sebaiknya dapat mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, dengan segera. Pimpinan partai politik dan DPR/MPR sebaiknya membatalkan penggunaan hak angket untuk KPK karena baik prosedur, subjek dan objeknya tidak tepat secara hukum.

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa Kami bersama dan tetap akan mendukung KPK karena KPK adalah harapan bagi upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi,” tegas Muhadjir.(b1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here