Rencana Pemboikotan Anggaran Polri dan KPK Merupakan Cara Berpikir Anomali Anggota DPR

0
310

JAKARTAZonadinamika.com. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Polri dan KPK tidak perlu takut atas ancaman anggota DPR untuk memboikot anggaran di kedua institusi ini. Pasalnya, penyusunan anggaran tidak semata-mata domain DPR dan Pemerintah, tetapi hal tersebut menjadi kewajiban menjalankan UUD 1945.

“Jadi, bukanlah hak semata-mata dari anggota DPR. Lagi pula seandainya dalam pembahasan anggaran untuk KPK dan DPR tahun 2018, mata anggaran untuk KPK dan Polri dibekukan atau tidak dibahas, toh akan berlaku anggaran tahun yang lalu sesuai ketentuan Pasal 23 UUD 1945,” ujar Petrus di Jakarta, Rabu (21/6).

Petrus mengingatkan DPR agar jangan sampai persoalan arogansi sektoral dan individu DPR mengorbankan anggaran Polri dan KPK. Padahal, kedua lembaga ini juga bekerja untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

“Jika anggaranya dibekukan, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada publik dan para pelaku kejahatan dan koruptor akan bersorak gembira,” tandas dia.

Petrus mengakui bahwa secara konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan berganggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dijelaskan, rancangan UU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

“Jadi, Polri dan KPK tidak perlu takut terhadap ancaman Anggota DPR Muhammad Misbakhum, dengan menarik terlalu jauh berlakunya UU MD3 ke ranah kekuasaan Polri dan KPK. UU MD3 dibuat dan ditujukan untuk mengatur fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang DPR dan tentu saja tidak untuk mengatur wewenang Polri atau KPK, karena masing-masing sudah punya UU tersendiri,” terang Advokat Peradi ini.

Cara Berpikir Anomali

Lebih lanjut, Petrus menilai rencana pemboikotan anggaran Polri dan KPK merupakan cara berpikir anomali anggota DPR. Rencana tersebut, kata dia juga merupakan kesewenang-wenangan anggota DPR sebagai anti klimaks hubungan DPR dan KPK.

“Persoalan memanggil Miryam S. Haryani adalah hak DPR dan kewajiban Miryam untuk memenuhinya. Namun KPK dan Polri tidak berada pada posisi wajib memenuhi keinginan DPR ketika DPR menggunakan haknya untuk memanggil Miryam yang sudah berstatus tersangka dan berada dalam tahanan KPK,” ungkap dia.

Pemanggilan paksa oleh DPR, kata Petrus memang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Namun, Petrus menilai kualitas anggota DPR sebagai pembuat UU rendah karena tidak mengatur secara komprehensif mengenai pemanggilan oleh DPR khususnya penggunaan wewenang yang terkait dengan penggunaan wewenang institusi Negara lainnya.

“Setidak-tidaknya terdapat fakta bahwa UU MD3 yang meskipun tergolong UU yang sering mengalami perubahan tambal sulam, namun tidak dipikirkan pengaturan secara lebih komprehensif ketika penggunaan kewenangan DPR harus menggunakan kekuasaan lembaga lain,” ungkap dia.

“Harus diingat bahwa yang namanya UU, itu sifatnya mengatur pembatasan penggunaan wewenangan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan,” pungkas dia menambahkan. (B1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here