Pemerintah Daerah Jangan Takut Melakukan Serapan Anggaran

0
393

KARAWANG-Zonadinamika.com. Fenomena rendahnya penyerapan anggaran menjadi isu yang menarik di kalangan pemerintah dan masyarakat. Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun, dan kemudian di genjot diakhir tahun hampir terjadi disemua pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut disampaikan pemerhati hukum dan pemerintah di Kabupaten Karawan, Rd. Andri Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut Andri mengatakan secara sederhana, penyerapan anggaran adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Misalnya, target Belanja Rp. 10 M, terserah Rp. 9 M, berarti penyerapan anggaran 90%.

Menurut pemerhati hukum dan pemerintahan ini menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena pemerintah tidak mampu melakukan kegiatan yang telah direncanakan, atau kah justru karena terjadi efisiensi.

“Penyerapan anggaran yang tinggi tanpa adanya output serta outcome yang optimal justru menunjukkan kinerja yang kurang baik, “ jelas Andri

Selanjutnya Andri Kurniawan mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah, sehingga penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu.

Misalnya, dalam kaitannya dengan penyerapan DAK bidang pendidikan yang rendah, akan mengakibatkan pihak-pihak yang terkait di bidang pendidikan, terutama peserta didik (murid) tidak dapat menikmati outputdari kegiatan DAK secara tepat waktu.

Padahal dana DAK bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan fisik, misalnya pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, pengadaan alat peraga pendidikan dan pengadaan buku, yang semuanya merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran.

Lebih jauh pemerhati hukum dan pemerintahan ini, mengatakan bahwa Permasalahan menyangkut rendahnya serapan anggaran sangat kompleks. Dana mengendap ini biasanya dana pusat yg ditransfer ke daerah. Misalnya dana dekonsentrasi, beberapa kasus terjadi lantaran pusat baru transfer jelang akhir tahun. Dalam kurun 1,5 bulan, pemerintah daerah akan kesulitan menyerap anggaran tersebut. Jadi, masalahnya juga dari pusat

Kedua adalah problem terkait hukum, makanya kriminalisasi jadi isu penting karena adanya  perbedaan acuan dalam APBD. Saat menyusun mengacu Permendagri 58/2015 dan berbagai Permendagri lainnya yang strukturnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tetapi saat melaporkan penggunaan APBD menggunakan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) Internasional digunakan Kemenkeu dan BPK. Makanya, daerah itu bingung karena kebijakan yang tidak singkron, tidak konsisten satu sama lain.

Dalam menghadapi hal ini, mereka sering mengatakan,”Kalau sudah bingung , mending kami diamkan saja duitnya, ngapain kami memaksa diri yang justru menjerat kami secara hukum.

Andripun mengatakan awal Tahun Anggaran (TA) 2017, ada kabar yang cukup menggembirakan. Yakni, adanya TP4D yang berfungsi untuk melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran.

Sehingga tidak ada lagi alasan PPTK, PPK, KPA dan PA memiliki kekhawatiran yang berlebih soal kriminalisasi dalam melakukan serapan anggaran. Karena fungsi T4PD berfungsi sebagai konsultan dibidang hukum, untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan anggaran, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, karena faktor ketidak tahuan pelaksan. Jadi, sudah tidak ada lagi alasan serapan anggaran minim. ( Ryaska )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here