Bupati Isaias diminta benahi Kabupaten Nabire, Sebelum Ambisi Jabatan Gubernur Papua Tengah

0
393
JAYAPURA – Zonadinamika.com. Terkait penyataan Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, M. AP untuk minta  pemekaran Provinsi Papua Tengah merupakan bagian dari penyataan sepihak.
Hal itu dikatakan Ketua pimpinan wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomouw bahwa, upaya pemekaran provinsi Papua Tengah tak layak dimekarkan.
“Dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) belum tersedia juga hanya  menguras uang negara,” kata  Jackson Ikomouw di Jayapura, Selasa, (23/5/2017).
Menurut Ikomouw, hanya berada di dalam Provinsi Papua pihak Kepolisian Daerah (Polda) Papua sudah mencium bauh korupsi sekitar 22 kasus.  “Dalam waktu dekat pihak kepolisian  akan melakukan penyelidikan,” imbuhya.
“Penyataan Bupati Nabire yang dikeluar melalui media (Jubi)  kemarin tentang pemekaran Provinsi Papua Tengah adalah pernyataan sepihak tanpa melibatkan seluruh  komponen masyarakat di wilayah tengah Papua, seperti Saireri dan Meepago,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia tegaskan, segera hentikan pemekaran hanya menguras uang negara milik rakyat. “Juga kita turut prihatian dengan kondisi keuangan negara kita. Yang mana utang luar negeri nunggak,” ucapnya.
“Kesejahteraan tak ada. Banyak anak usia sekolah terlantar. Dengan dana otonomi khusus yang dianggarkan setiap tahun belum maksimal. Mestinya, ini harus  dimanfaatkan tapi tak pada sasaran,” tuturnya.
Contoh, lanjutnya, kondisi Nabire saat kini sangat memprihatin. Kasus yang baru saja terjadi penyediaan Raskin kepada masyarakat, dana pendidikan belum disalurkan ke Kota-kota studi.
“Saya sarankan Bupati Nabire harus benahi Kabupaten Nabire dengan baik. Sebelum berambisi jabatan Gubernur. Dengan demikian kami secara tegas mendesak kepada pemerintahan Joko Widodo untuk hentikan pemekaran Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Papua. Sebab, bikin kuras anggaran negara,” tuturnya.
Dilansir media terkemuka dan nomor satu di tanah Papua, tabloidjubi.com menyebutkan, pemekaran Provinsi Papua Tengah  sudah ada sejak tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam  UU Nomor 45 tahun 1999 Tentang  Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
“Provinsi Papua Tengah itu sudah ada di dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Waktu itu, Mimika sebagai Ibukota Propinsi Irian Jaya Tengah pada tahun 2003, tetapi di sana itu daerah  konflik dan tidak diproses. jadi, kini tinggal diaktifkan,” kata Isaias Douw dilansir Jubi, Jumat (19/5/2017). (AB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here