SPKEP-SPSI Mimika Minta Disnaker Jalankan Aturan

0
381

JAYAPURA – Zonadinamika.com.Segudang alasan mogok kerja yang dilakukan para pekerja di lingkungan PT. Freeport Indonesia (PTFI) pekerja dan serikat mengajak manajemen untuk berunding dalam upaya penyelesaian masalah.

Perundingan demi perundingan hingga yang terakhir dilaksanakan di RPH tak lagi membuahkan hasil yang maksimal sehingga sesuai dengan Pasal 137 Undang-Undang 13 Tahun 2003 serikat mengeluarkan instruksi mogok sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Kabupaten Mimika, Papua, Aser Gobai mengatakan, sekarang yang jadi pertanyaan ialah haruskah pekerja yang bertanggungjawab atas keadaan ini sebagai imbas dari ketidakcekatan manajemen dalam menghadapi masa sulit.

“Dari sisi mana pekerja harus bertanggungjawab. Apa dasar hukumnya, bahwa pekerja yang harus bertanggung jawab?,” ujar Pimpinan Cabang SPKEP-SPSI Mimika, Aser Gobai kepada media ini di Jayapura, Senin, (22/05/2017).

Menurutnya, jangan bermain-main dangan nasib dan masa depan pekerja dan keluarganya juga jangan membuat kebijakan yang tidak bisa kalian pertanggungjawabkan, jangan suruh pekerja bertanggungjawab terhadap kebijakan kalian yang melanggar aturan perundang-undangan

Maka, Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP-SPSI) Kabupaten Mimika memita kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat menangani ketenagakerjaan harusnya menyampaikan ke serikat pekerja dan segera jalankan aturan sesuai UU Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Mogok kerja yang sedang berlangsung ini di Mimika secara resmi sebagai dinas yang tidak jalankan aturan dan belum nyatakan sikap yang jelas untuk pekerja ini. Sebagai kepala dinas, tidak bisa melakukan kegiatan yang di luar. Selama ini kami membuktikan kepala dinas belum menyatakan sikap untuk mediasi dengan menejemen dan serikat pekerja,” kata Aser Gobai.

Menurut Aser, ribuan karyawan yang yang ada di lingkungan Freeport, sedang mogok kerja dan terus melakukan demo tuntut menjalankan keadilan dan melindungi hak-hak asasi bagi pekerja. “Kalau tidak diindahkan lagi maka kami siap segera kembali duduki kantor Disnaker. Di mana keadilan bagi pekerja,” katanya bertanya.

“Kami meminta Kadin mampu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi ini, karena menurut kami mogok yang sedang berlangsung itu sah. Sebab, kami telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Jadi kita tidak bisa baku tipu, karena kami percaya bahwa selama 50 tahun beroperasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) pekerja asli Papua penganggur terlalu banyak,” paparnya.

Ditambahkan, apalagi beberapa peluang telah dimonopoli oleh oknum yang berkepentingan di dalam perusahaan. Sehingga, kekosongan kerja yang harusnya direkrut, malahan diberi kesempatan dengan osorsium. “Padahal tenaga osorsium itu sudah dilarang UU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya. (AB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here