Freeport Berikan Waktu 120 hari Pada Pemerintah Untuk Kembali Berunding

0
316

JAKARTA-Zonadinamika.com. ” Scenario pasca Arbitrase”Sengketa Antara Freeport dan pemerintah Indonesia sudah ke pengadilan arbitrase internasionl.

Yang mengajukan sengketa kearbitrase adalah Freeport kata Rachman Wiriosudarmo Jakarta, kamis 6 – 4 -2017.

Freeport memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk kembali berunding mencari solusi lain.

Melihat pernyataan dari pejabat tinggi dan dukungan ” Patriotisme” dari masyarakat, maka tidak ada kemungkinan pemerintah akan berubah sikap dalam arti melunak.

Freeport juga tak dapat lagi melunak dalam arti menerima persyaratan yang dituntut pemerintah untuk mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus ( IUPK ) serta menyerahkan 51 persen saham perusahaan.

Yang dituntut Freeport adalah kepastian hukum dan kepastian kewajiban finansial.sebagaimana layaknya dalam proses pengadilan, tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Marilah kita lihat skenario kalau pemerintah menang.

Dalam hal demikian, Freeport harus memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan oleh pemerintah, yakni status kk menjadi IUPK, menyerahkan 51 persen saham, mengikutan aturan finansial sebagaimana diatur oleh UU yang berlaku, dan membangun smelter. Kalau Freeport tak bersedia memenuhi persyaratan itu, dia harus mengakhiri kegiatan usaha pertambangan di Papua.  (Bambang s)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here